Bukan Bom, Inilah yang Paling Ditakutkan dari Pemindahan IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menuai banyak kritikan. Salah satunya dari ekonom senior Faisal Basri yang khawatir dengan kondisi keuangan negara.

SEbab, pemindahan ASN hingga kepala negara dan pembantunya itu diproyeksi mencapai Rp 466 triliun. Sementara APBN sedang disibukkan untuk pandemi Covid-19.

Faisal mengatakan Indonesia masih dalam keadaan darurat di mana pemerintah harusnya fokus dalam penanganan pandemi. Ini karena kas negara tidak cukup mendanai pembangunan IKN.

"Kita dalam 5 tahun ke depan nggak ada uang untuk IKN. IKN jangan diutak atik, selesaikan dulu keadaan darurat. Keadaan darurat kita ya Covid ini. Ini yang penting menurut saya, lima tahun kita harus fokus pada pemulihan," ujarnya akhir pekan lalu.

Selain itu, Faisal juga menyinggung mengenai penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2020.

"Ini UU 2/2022 memberi keleluasan ke pemerintah untuk melebarkan defisit dan realokasi anggaran dari pos-pos lain untuk tujuan Covid. Karena kita daruratnya kan darurat Covid. Nah kalau dana PEN dialihkan ke IKN itu namanya langgar etika, moral dan UU juga. IKN nggak ada hubungannya dengan Covid," kata dia.

Kritik Faisal lainya juga mengenai pembangunan IKN ini ada proyek terselubung yang sengaja dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti pabrik pabrik semen, hingga pengadaan air bersih yang sudah disetujui jauh sebelum UU dibahas. Selain itu pengelolaan lahan juga sudah ditangani orang penting Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan IKN akan berjalan sesuai rencana. Segala kebutuhan kini disiapkan agar pembangunan berlanjut dan tidak terjadinya mangkrak.

"Tidak akan mangkrak," kata Suharso kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (26/1/2022) malam.

Keberadaan UU IKN yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi alasan di balik optimisme tersebut.

"Ini adalah bagian dari kepastian bagaimana dalam hal ini dengan peraturan perundang-undangan dan business opportunity," ujarnya.

Ia pun memastikan kalau pemindahan IKN akan melibatkan para investor. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri.

Nilai proyek ini amat besar, namun akan berjalan dalam 20-25 tahun ke depan. Infrastruktur dasar akan dibangun menggunakan kas negara, namun porsi lebih besar akan diberikan kepada swasta.

Sederet investor pun sudah menunjukkan ketertarikan kepada IKN. Baik dari Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat (AS) hingga Singapura.

"Pasti mereka masuk di tempat-tempat yang menjanjikan tingkat produktivitas yang tinggi. Karena kan kita membuat klaster-klaster di sana kan, bukan hanya residensial, bukan hanya di perkantoran, tapi ada juga di daerah komersial, bisa juga di industri," kata Suharso.

"Ini ibarat kita membuka sebuah kawasan yang baru dengan insentif yang luas," lanjutnya.

Baca: PNS 3 Kementerian Ini Pindah Duluan ke Ibu Kota Baru

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Proyek Ibu Kota Baru Masih Lanjut, Begini Tahapannya di 2022!