Tak Ada Durian Runtuh di 2022, APBN Gimana Bu Sri Mulyani?

News - Lidya Julita, CNBC Indonesia
27 January 2022 21:03
Menkeu: Defisit APBN 2021 Menyusut ke 4,65%(CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun lalu, penerimaan negara berhasil tembus target atau di atas 100%. Kinerja penerimaan negara yang sangat positif ini tak terlepas dari kontribusi komoditas unggulan dalam negeri yang harganya naik di pasar internasional. Kondisi ini membuat Indonesia seakan mendapatkan 'durian runtuh'.

Lalu bagimana dengan tahun ini? Sebab, lonjakan harga komoditas diperkirakan tidak akan terjadi lagi di 2022. Artinya, harga komoditas yang naik tajam dan jadi andalan RI di tahun lalu akan kembali normal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jajarannya terus melihat dan mengantisipasi seberapa lama kenaikan harga komoditas bisa bertahan. Hal tersebut dilakukan agar pihaknya bisa menentukan seberapa optimis outlook peneriman di tahun ini.


"Nanti outlook dan outcome seberapa lama harga komoditas akan bertahan, pada level berapa dalam 6 bulan, 9, atau 12 bulan, seberapa cepat itu akan turun. Ini semuanya yang saya minta kepada jajaran Kemenkeu untuk sisi penerimaan," ujarnya dalam rapat komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Oleh karenanya, ia menjelaskan bahwa angka yang sudah ditetapkan dalam UU APBN 2022 masih bisa berubah. Ini semua masih bergantung dengan kondisi Covid-19.

"Kita memahami bahwa angka itu bergerak terus dengan bergeraknya ekonomi dan dengan dinamika yang terjadi, dan ini akan kita coba seimbangkan," kata dia.

Namun, ia memastikan konsolidasi fiskal akan tetap dilakukan sesuai dengan rencana. Sebab, tahun ini adalah tahun terakhir pemerintah bisa melebarkan defisit lebih dari 3%.

Salah satu caranya untuk bisa menjalankan komitmen defisit adalah dengan menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) melalui SKB III yang akan berlangsung hingga tahun ini. Dalam hal ini, BI akan membantu pemerintah menangani dari sisi kesehatan yang nilainya mencapai Rp 224 triliun di 2022. Dengan demikian, diharapkan kerjasama dengan BI ini bisa membantu pemerintah dalam menangani belanja kesehatan akibat Covid-19.

"Jadi in away Pak Perry tidak hanya dari burden sharing biaya tapi juga menberi kepastian dan membuat APBN kita lebih stabil, termasuk defisitnya outlooknya akan lebih kecil," pungkasnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Sri Mulyani: Tahun Depan Pemerintah Belanja Rp 2.714 T


(hsy/hsy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading