Honorer di Pemerintah Diganti Outsourcing, Buat Posisi Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah makin dekat. Dimana, pada 2023 nanti sudah tidak ada lagi honorer yang bekerja di lembaga negara.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce mengatakan, beberapa tenaga honorer akan berubah menjadi outsourcing. Namun, ini untuk posisi tertentu.

"Untuk tenaga outsourcing ada tenaga kebersihan, pramu saji, satuan pengamanan dan sebagainya," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya, dengan perubahan ini maka proses rekruitmen akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga anggarannya pun ditentukan dari kebutuhan tidak menggunakan alokasi khusus.

"Ini bisa terus direkrut sesuai kebutuhan melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum," jelasnya.

Sementara itu, bagi tenaga honorer yang tidak ingin melanjutkan kerja di instansi pemerintah sebagai outsourcing akan mendapatkan uang apresiasi. Besarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Sedangkan bagi yang tidak melanjutkan diharapkan instansi (K/L/Pemda) yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing," pungkasnya.

Baca: Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PNS, Ini Syarat Lengkapnya

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Kiamat', Sayonara Tenaga Honorer PNS..