Begini Penjelasan Menteri PUPR Soal Anggaran untuk IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sampai saat ini belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru di kementerianya.

"Sampai saat ini belum ada anggaran untuk pembangunan IKN di PU. Di dalam surat Kementerian Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran ada bintangnya alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Baca: Ngeri! Lagi Disiapkan Proyek Tol Bawah Laut di Ibu Kota Baru

Namun Basuki menambahkan, Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) IKN baru itu membutuhkan anggaran sekitar Rp46 triliun. Nilai pembangunan itu sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan.

"Kami sebagai user apakah itu PEN saya kurang ngerti, tapi Insyaallah nggak dibebankan lagi karena itu di luar DIPA. Kalau dibebankan atau re-focusing saya jaga betul yang kerakyatan," jelasnya.

"Karena tidak mungkin anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp46 triliun itu dibebankan ke anggaran Kementerian PUPR," lanjut Basuki.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan pembangunan IKN menggunakan dan dari Pemulihan Ekonomi NasionaL (PEN), namun mendapat protes keras dari DPR RI.

Baca: Banggar DPR: Tak Bijak Pakai Dana PEN Untuk Ibu Kota Negara

Namun jika tidak memungkinkan salah satu anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN adalah dari Kementerian PUPR, untuk membangun akses jalan utama ke IKN.

"Di Kementerian PUPR tentu dia bisa menggunakan pos yang ada, total alokasi PUPR sekitar Rp 110 triliun, disitu pun dia bisa melakukan relokasi dalam itu. Sehingga walaupun PEN tidak boleh dihubungkan ke IKN ya nggak apa apa juga. nanti kita menggunakan pos yang ada di Menteri PUPR," kata Sri Mulyani saat Raker dengan Komisi XI, Rabu (19/1/2022).

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Belum Ada Rencana Pembangunan IKN di Program Kerja PUPR 2022