Harga Tanah IKN Naik 10x Lipat? Gubernur Kaltim: Tidak Benar

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 January 2022 10:35
ibu kota baru (PUPR)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mempertanyakan isu mengenai kenaikan harga tanah di wilayah ibu kota negara (IKN) baru, terutama di wilayah inti yang bakal menjadi lokasi IKN. Ia mengklaim bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Saya mau tanya juga dimana tanah yang melonjak 5-10 kali lipat itu. Kalau tanah di luar area ibu kota mungkin iya, dan itu nggak ada pengaruhnya dengan pembangunan IKN. Sebab tanah yang akan dibangun IKN itu tanah negara, tanah hutan produksi yang selama ini diusahakan masyarakat atau pengusaha sebagai tanaman hutan industri (HTI)," katanya dalam program Evening UP CNBC Indonesia dikutip Jumat (21/1/22).

Ia mengaku bingung dengan lahan negara yang diperjualbelikan di lokasi IKN. Jika tanah yang diperjualbelikan adalah wilayah atau kawasan sekitar IKN, maka masih memungkinkan.


"Saya masih nggak percaya itu isu atau permainan para spekulan. Nggak apa-apa kalau spekulan mau coba-coba, main di area ibukota, nanti sama saja habisin baterai dia sendiri, siapa yang mau bayar? Pemerintah nggak mau bayar dengan lahan yang ia jual belikan," sebutnya.

Isran mengatakan, jika ingin berspekulasi di areal lahan yang akan digunakan sebagai ibukota negara, akan menjadi pekerjaan sia-sia dan akan merugikan diri sendiri. 

"Dalam areal IKN yang mau dibangun setahu saya tidak ada lahan masyarakat, itu semua lahan negara. Kalau ada misalnya lahan masyarakat yang mungkin masuk ke dalam kawasan ibukota, itu akan ditata oleh pemerintah, bukan mau dihilangkan tapi mau ditata supaya nanti di pemukiman masyarakat atau sekitar IKN lebih bagus," jelas Isran.

Sebelumnya, di situs jual beli properti, salah satunya rumah 123 tersedia tanah dengan bervariasi. Namun, kenaikannya sangat signifikan

"Kenaikan sejak ada pengumuman di Agustus 2019, mulai naik sampai dengan saat ini naik. Tadinya Rp35 - 40 juta per hektare (Ha), sekarang di angka Rp200-250 juta sampai Rp500 juta, itu terjadi," kata Risman Abdul, Camat Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur kepada CNBC Indonesia, Rabu (19/1/22).


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

UU IKN Jokowi Digugat, Istana: Show Must Go On!


(dce/dce)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading