Melihat Nasib Ibu Kota Baru 2 Tetangga RI, Sepi & Kota Hantu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindahan ibu kota negara (IKN) tak hanya dilakukan Indonesia. Hal ini juga dilakukan banyak negara.

Tak terkecuali tetangga dekat RI di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Sebut saja Malaysia dan Myanmar.

Lalu bagaimana pemindahan IKN di dua negara tersebut?

Malaysia sebenarnya memindahkan ibu kota jauh dibanding Myanmar. Ini dilakukan Negeri Jiran dari tahun 1999.

Pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kota itu sendiri baru didirikan tahun 1995, sengam nama yang diambil dari nama perdana menteri Malaysia yang pertama, Tengku Abdul Rahman Putra.

Pada waktu itu, kondisi kemacetan di Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia tak bisa terhindarkan lagi. Mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan dari Malaysia.

"Kenapa kami harus pindah? Karena ketika di Kuala Lumpur, kantor-kantor kementerian berada pada lokasi yang berbeda dan ketika kami ingin melakukan rapat kami terkendala dengan macet," ujar Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Handzalah, dalam sebuah wawancara dengan Detik tahun 2013.

"Kita memutuskan untuk menyediakan area baru pusat pemerintahan, yaitu Putrajaya," sebutnya.

Foto: Kantor perdana menteri Malaysia di Putrajaya, Malaysia. (AP Photo/Vincent Thian) A Malaysian national flag is on display in front of the prime minister's office building in Putrajaya, Malaysia Friday, March 20, 2020. Malaysian government issued a movement order to the public starting from March 18 until March 31 to block the spread of the new coronavirus. For most people the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, but for some it can cause more severe illness. (AP Photo/Vincent Thian)

Kawasan Putrajaya memiliki luas 46 km2 dan merupakan bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Jaraknya dari Kuala Lumpur memang cukup jauh yaitu mencapai 25 km.

Secara teknis, Malaysia tidak memindah ibu kota. Sesuai konstitusi, Kuala Lumpur masih menjadi ibu kota negara.

Putrajaya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan yang baru. Dengan statusnya yang hanya pusat pemerintahan, Putrajaya tidak menanggung beban terlampau berat.

Dari sisi populasi, jumlah penduduk Putrajaya meningkat. Pada 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang sementara di 2020 jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang.

Dalam 10 tahun terjadi pertumbuhan 57,14%. Namun, jika dibandingkan dengan populasi Malaysia 32,58 juta, warga Putrajaya hanya 0,34% dari total penduduk Negeri Jiran.

Selama periode 2010-2020, rata-rata proporsi populasi Putrajaya terhadap keseluruhan Malaysia hanya 0,28%.

Bagaimana Myanmar?

Myanmar awalnya memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyitaw November 2005. Pemindahan dilakukan saat junta militer dikuasai Jenderal Than Shew.Proyek urbanisasi dimulai pada tahun 2001. Alasannya Yangon macet dan sangat padat.

Foto: AP/Aung Shine Oo A man walks in front of Parliament Building in Naypyitaw, Myanmar Wednesday, Jan. 24, 2018. (AP Photo/Aung Shine Oo)

Namun laporan Nikkei Asia menduga pemindahan juga memiliki alasan lain. Mulai dari mewaspadai gerakan pro-demokrasi hingga bentuk strategi militer setempat.

Naypyitaw yang artinya "Istana Kerajaan" berada di Desa Kyatpyae, Kota Pyinmana, Provinsi Mandalay. Letaknya 372,8 kilometer dari Yangon.Namun sayang kota berukuran empat setengah kota London itu, sekitar 7.054 km, kerap dijuluki "kota hantu".

Padahal, pemindahan menelan biaya hingga US$ 4 miliar.Dana dipakai untuk membangun jalan raya megah, pembangkit, lapangan golf, hotel, pusat perbelanjaan, resto dan cafe. Namun, mengutip Business Insider dari The Guardian, kota itu minim penduduk, hanya dihuni 924 ribu jiwa saja, dari pencatatan tahun 2017.

"Jalan raya yang luas benar-benar kosong dan ada keheningan di udara. Tidak ada yang bergerak," tulis The Guardian seraya menyebut bahkan wifi gratis dan cepat, yang jarang di negara itu, tak sanggup menarik lebih banyak orang ke sana.

"Pada hari Minggu sore yang cerah, jalanan sepi, restoran dan lobi hotel kosong. Sepertinya gambaran menakutkan dari pinggiran kota Amerika pasca-kiamat; seperti film David Lynch di lokasi di Korea Utara," jelas media itu lagi.

Dalam laporan media lainnya, pejabat mengaku tak memilih tinggal di Naypyidaw karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan. Sebelum dijatuhkan junta militer Februari 2021, Aung San Suu Kyi sampan membuat kebijakan yang mendorong kedutaan negara sahabat menempati kantor di Naypyidaw.