Jokowi Ada Modal UU Pindahkan Ibu Kota, Pengembang Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU. Kalangan swasta menyambut baik progres regulasi yang berjalan, namun masih terasa kurang.

Ketua Pokja IKN REI Soelaeman Soemawinata mengungkapkan bahwa swasta masih memerlukan regulasi yang jelas dari setiap aspek pembangunan, sehingga bukan hanya mengacu pada pengesahan RUU.

"Kita sudah memberi konsep-konsep gimana ibu kota negara bisa berjalan dari sisi pandangan swasta, salah satunya regulasi yang diawali UU yang baru ini, tentu regulasi nggak cukup di tatanan Undang-Undang, harus dielaborasi terhadap ketentuan-ketentuan lebih teknis di bawahnya," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/1/22).

Ketentuan yang berada di bawahnya itu meliputi banyak hal, misalnya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih rinci. Salah satunya mengatur Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

"Akan dilakukan apa dan kapan, misal ada perkantoran disini, perumahan disini, itu dibuat berdasarkan dari regulasi pemerintah, KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan) berapa itu dari pemerintah, tentu bisa bekerjasama dengan swasta dalam memberi input," sebut Direktur Alam Sutera yang kerap disapa Eman tersebut.

Ia menjelaskan bahwa jika regulasinya sudah matang maka REI akan bersedia untuk ikut berpartisipasi, kendala-kendala yang ada selama ini seperti kemudahan perijinan, kepemilikan tanah, Hak Guna Bangunan seharusnya bisa dipercepat.

"Jadi bukan hanya UU ini yang bisa membuat IKN menarik bagi investor swasta nasional dan internasional, tapi dari sisi regulasi, kesediaan infrastruktur apa yang sudah dilaksanakan pemerintah, misalnya jalan, air, listrik. Karena swasta masuk setelah semua infrastruktur yang jadi bagian dari pemerintah jalan," jelas Eman.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengembang Mulai Agresif Jualan Rumah di Ibu Kota Baru, Cek!