Anak Buah Sri Mulyani Blak-blakan Beban APBN dalam Proyek IKN
Jakarta, CNBC Indonesia - Skema pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru direncanakan mayoritas menggunakan APBN. Porsinya 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana dari swasta, BUMN dan KPBU.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini anggaran masih dalam perhitungan. Adapun yang tertulis dalam website IKN merupakan rencana anggaran lama yang akan mengalami perubahan.
"Nanti diumumkan. Sekarang masih terus kita hitung," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Menurut Isa, perhitungan ini akan dilakukan untuk keseluruhan biaya dibutuhkan untuk membangun IKN hingga selesai. Setelah perhitungan selesai maka akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selanjutnya, Kemenkeu akan menyampaikan nominal anggaran yang bisa dialokasikan setiap tahunnya. Anggaran yang dialokasikan akan dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak menambah beban APBN.
"Angka itu bergerak terus, karena kita juga tidak bisa memastikan. Ini kan pembangunan yang sudah direncanakan sampai 2045. Coba bayangkan berapa lama dan bisa saja terjadi pergeseran di tengah jalan," jelasnya.
Lanjutnya, untuk anggaran keseluruhan akan segera diumumkan setelah dihitung. Dan alokasi dari APBN akan disampaikan setiap tahunnya melihat situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.
"Misalnya tahun ini mau bikin jalan dulu. Eh ternyata nggak jadi, jalannya segini saja, atau ditambah. Kan bisa segitu, jadi alokasi setiap tahun itu akan dinamis," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
UU IKN Disebut Buru - Buru? Ini Penjelasannya
(miq/miq)
