Mirip Pertamina, Apa Benar PLN Akan Ada Subholding?
Foto: PLN Kantor Pusat. (Dok: PLN)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, selain sedang melakukan kajian atas rencana reformasi anak usaha PT PLN (Persero) yakni PLN Batu Bara, Erick juga melayangkan rencana untuk membuat suatu subholding pembangkit di PLN.
Kelak, jika rencana itu terwujud, subhodling itu merupakan pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN, baik yang berbasis karbon atau fosil maupun energi baru dan terbarukan.
Sehingga seluruh perusahaan yang berhubungan dengan pembangkit akan berada di bawah holding ini dan tak lagi menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggungjawab masing-masing perusahaan. Sedangkan induk usaha nantinya hanya bertugas sebagai penyedia transmisi listrik.
"Anak perusahaan PLN atau cucunya, apalagi saya udah keluarkan surat moratorium bentuk anak dan cucu perusahaan. Ini yang salah satu kita tinjau apa anak ini di-merger, ditutup, atau apapun. Belum mengambil keputusan, karena kita tidak mungkin istilahnya mengambil keputusan mendadak," terang Menteri Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2022).
Yang jelas, kata Erick, saat ini pihaknya tengah mempelajari kemungkinan-kemungkinan perubahan yang ada di tubuh PLN itu. "Bukan tidak mungkin berapa banyak lagi anak perusahaan PLN yang harus dikurangi," tandasnya.
Sebelumnya, Erick juga mengatakan bahwa pihaknya berencana me-review kembali keberadaan PT PLN Batu Bara, anak usaha PLN. Bila perlu, perusahaan ini nantinya akan digabungkan dengan perusahaan lain atau bahkan ditutup jika dinilai justru memperpanjang proses birokrasi di PLN.
Erick bilang, pengurangan jumlah anak dan cucu usaha BUMN juga merupakan bagian dari transformasi BUMN. Di samping itu, saat ini PLN mengalami krisis batu bara kendati perusaaan ini bertugas untuk menjamin ketersediaan batu bara untuk induknya.
"PLN kan jadi fokus yang kami transformasi, salah satunya adalah bagaimana kita juga akan me-review keberadaan PT PLN Batu Bara yang merupakan anak perusahaannya. Jangan sampai ini jadi kepanjangan lagi bikrokrasi yang tidak penting," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2022).
Seperti yang diketahui, rencana reformasi di tubuh PLN ini buntuk dari krisisnya pasokan batu bara yang terjadi untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN pada awal Januari 2022. 10 juta pelanggan listrik PLN hampir mengalami pemadaman, dikarenakan 20 pembangkit listrik PLN itu tidak mendapatkan pasokan batu bara.
Saat ini akibat kelangkaan batu bara ke pembangkit listrik milik PLN, pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh kegiatan ekspor pertambangan batu bara baik IUP, IUPK dan PKP2B.
[Gambas:Video CNBC]
Ini Kata Kantor BUMN Soal Pembubaran PLN Batubara
(pgr/pgr)
