Jokowi Tak Mau Lagi Ada Pelayan Publik yang Jadi 'Bossy'

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pelayanan birokrasi bagi masyarakat. Pelayanan publik, harus menjadi bukti kehadiran negara di tengah masyarakat luas.

Hal tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pidato acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Layanan Publik Tahun 2021, yang digelar secara daring, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (29/12/2021).

"Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan pelayanan publik yang baik akan meninggalkan kesan baik. Begitupun sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk bagi publik dan dapat menurunkan kredibilitas penyelenggara negara.

"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," kata Jokowi.

Jokowi meminta aparat publik tidak merasa berpuas diri. Menurutnya, situasi dunia terus mengalami perubahan, maka dibutuhkan pelayanan publik yang tidak biasa-biasa saja.

"Harus segera mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat," katanya.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik memerlukan upaya bersama, serta sinergitas antar lembaga. Jokowi tak ingin lagi ada pelayanan publik yang masih merasa dilayani. Padahal, pelayanan publik harus menjadi pelayan masyarakat.

"Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani, dan di masa pandemi penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," tegasnya.

Baca: Ini 5 Menteri Tajir di Kabinet Jokowi, Berapa Harta Prabowo?

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi