Jokowi Resmikan Kantor Dewan Masjid di Atas Tanah Sitaan BLBI

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Jakarta, Jumat (24/12/2021).

Gedung yang berlokasi di Matraman, Jakarta Pusat tersebut dianggap strategis, karena berdekatan dengan sejumlah kantor lembaga dan organisasi keagamaan lainnya. Gedung ini dibangun di atas tanah sitaan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Alhamdulillah setelah dilihat-lihat di mana lokasi yang paling baik, dapat ini tanahnya BLBI yang sudah diambil oleh Kementerian Keuangan. Dan memang cocok di sini, ini cocok," kata Jokowi.

"Dekat dengan kantor IPHI (Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia), dekat dengan kantor pusat PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dekat kantor PW (Pengurus Wilayah) Muhammadiyah juga di sekitar ini, dekat dengan kantor DDII (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) juga, dekat dengan kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia), saya kira ini memang cocok sekali," imbuhnya.

Jokowi bahkan sempat melontarkan candaan kepada Jusuf Kalla, Wakil Presiden era Kabinet Kerja. Jusuf Kalla memang sempat menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia.

"Beliau bercerita kepada saya, bahwa 'Pak, ini kantor DMI sudah hampir 50 tahun belum memiliki kantor sendiri. Sudah lima klai berpindah-pindah kantornya selama saya menjadi ketua," katanya.

"Berarti kalau 50 tahun dikalikan 25 kali pindah mungkin setiap ketua," kelakar Jokowi.

Jokowi berharap kehadiran kantor ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, melainkan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan hingga tempat dakwah yang bisa mencerdaskan anak bangsa.

"Dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkokoh ikatan kebangsaan dan juga pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Jokowi memandang, masjid tak hanya berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat melainkan juga bisa digunakan untuk memperdalam ilmu agama.

"Masjid harus betul-betul berusaha membangun masyarakat yang berdaya secara ekonomi, secara politik maupun budaya. Ikut bersama pemerintah, mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menekan angka ketimpangan yang masih sekarang kita miliki," tegasnya.