BPJS Kesehatan Rilis Data Sampel. Apa Saja Manfaatnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel 2015-2020 yang bisa diaksesbebas oleh masyarakat. Data sampel yang diluncurkan memuat data umum serta kontekstual yang bisa digunakan untuk melihat pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) selama ini. 

Melalui data sampel tersebut, masyarakat, peneliti, serta pemangku kebijakan bisa mendapat potret Program JKN-KIS yang sebentar lagi memasuki tahun ke-9. Peluncuran data sampel dilakukan BPJS Kesehatan sebagai upaya membangun kolaborasi, keterlibatan serta inovasi untuk mengoptimalkan Program JKN-KIS. 

Selain meluncurkan data sampel 2015-2020, BPJS Kesehatan juga meresmikan kehadiran DETAK atau Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis. DETAK bisa digunakan Pemerintah Daerah (pemda) untuk mengetahui tingkat prevalensi dan insiden dari dua penyakit penyakit utama (mother of disease), yaitu Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi (HT). Dashboard ini diharapkan bisa membantu pemda dalam mengambil kebijakan strategis di sektor kesehatan. 

"Data sampel dan dashboard DETAK yang kami luncurkan hari ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendorong engagement masyakarakat, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policy," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam Peluncuran Data Sampel dan Webinar bertema 'Meningkatkan Inovasi Kolaboratif Melalui Explorasi dan Analisis Maha Data BPJS Kesehatan', Rabu (23/12/2021). 

Data sampel yang baru diluncurkan BPJS Kesehatan mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang dilakukan lembaga ini pada periode 2015-2020. Mutu data ini pun terjaga setelah dilakukan standardisasi dan ekstraksi. 

Selain itu, data umum ini memuat berbagai informasi seperti karakteristik individu peserta, fasilitas kesehatan, diagnosis, jenis layanan dan biaya. Seluruh data tersedia dan disusun dengan berpedoman pada perlindungan dan kerahasiaan data peserta/pasien. 

BPJS Kesehatan juga menyiapkan data sampel kontekstual bersumber dari populasi peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dengan diagnosis Diabetes Mellitus (DM). 

"Pemanfaatan data sebagai evidence-based policy juga dilakukan oleh penyelenggara jaminan kesehatan di beberapa negara yaitu Korea Selatan melalui NHIS-National Sample Cohort dan National Health Insurance Research Database (NHIRD) di Taiwan. Melalui data sampel yang disediakan BPJS Kesehatan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS," kata Ali Ghufron lagi. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyebut data sampel BPJS Kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan. Dante berkata, Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan dengan salah satu pilar penopangnya yakni teknologi kesehatan. 

Transformasi teknologi kesehatan berfokus pada tiga kegiatan prioritas, yaitu integrasi data untuk mendukung keakuratan pengambilan kebijakan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, dan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. 

"Dalam JKN, terdapat data kesehatan individu maupun masyarakat yang dapat diintegrasikan, sehingga kita dapat mempertajam dan mengoptimalkan layanan JKN di masa mendatang, memperbaiki layanan, program, serta pembiayaannya. Kemenkes juga tengah membangun arsitektur Satu Data Kesehatan untuk mengintegrasikan data kesehatan JKN dengan data dari instansi lain. Selain itu, rencana interoperabilitas juga perlu dipercepat pelaksanaannya agar Kemenkes dan BPJS Kesehatan lebih efisien dalam mengelola data," papar Dante. 

Adapun menurut Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan, saat ini ada lebih dari 50 miliar row yang tersimpan dalam platform big data JKN BPJS Kesehatan. Jumlah besar tersebut membuat para pemangku kebijakan sulit mengolah data, sehingga diperlukan pembentukan data sampel yang bisa dimanfaatkan bersama. 

Data sampel yang diluncurkan BPJS Kesehatan memuat 28,1 juta record/baris, dan terdiri dari 2.200.960 sampel data kepesertaan serta data pelayanan meliputi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan FKRTL dengan diagnosis sekunder. 

Untuk mengakses data sampel BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan identitas diri seperti KTP. Permohonan juga bisa diajukan melalui portal e-PPID BPJS Kesehatan. Apabila berkas dikatakan lengkap setelah diverifikasi, maka PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon. 

"Masyarakat juga bisa mengakses data sampel melalui Portal Data JKN yang dapat diakses pada https://data.bpjs-kesehatan.go.id. Sebelum login, masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dulu untuk memperoleh akses ke data yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan transaksi data ke luar termonitor dengan baik dan sesuai dengan tata kelola data berdasarkan regulasi yang berlaku," sambung Edwin. 

Dia mengimbau masyarakat selalu waspada terkait keamanan informasi melalui penerapan pengelolaan yang sesuai dengan best-practice atau framework yang terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman terhadap penyalahgunaan keamanan informasi dan Perlindungan Data Pribadi.