Wiih! Jokowi Bakal 'Tebar' Insentif Bagi Pengembangan EBT

News - Pratama Guitarra, CNBC Indonesia
20 December 2021 13:30
Ilustrasi (Photo by Fusun Tut on Unsplash)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo menyiapkan aturan Energi Baru dan Terbarukan. Beleid itu mengenai Pembelian Tenaga Listrik EBT oleh PT PLN (Persero).

Untuk menarik minat investor dalam pengembangan EBT ini, Presiden Jokowi dalam draf Perpres EBT yang diterima oleh CNBC Indonesia menebar banyak insentif baik fiskal maupun non fiskal.

Pasal 25 draf Perpres EBT ini menyebutkan: Dalam melaksanakan pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun non fiskal.


Adapun Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Pertama, fasilitas pajak penghasilan berupa tax holiday atau tax allowance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;

Kedua, fasilitas impor berupa pembebasan pajak pertambahan nilai impor, bea masuk, dan pengecualian atas pajak penghasilan Pasal 22 impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak pertambahan nilai, kepabeanan, dan pajak penghasilan;

Ketiga, fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan kegiatan usaha panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak bumi dan bangunan;

Keempat, dukungan eksplorasi panas bumi dan/atau penyediaan data dan informasi panas bumi; dan/atau

Kelima, dukungan pembiayaan khusus dan/atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah.

"Untuk insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh, pemerintah pusat; dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," terang Pasal 25 draf Perpres itu.

Sementara itu, Pasal 28 menyebutkan, Pasal 28: Dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, atau pemerintah daerah wajib menetapkan ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non fiskal sesuai dengan kewenangannya dimaksud paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Presiden ini mulai berlaku.

Adapun dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ada namun perlu penyesuaian, menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, atau pemerintah daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Murah, Harga Listrik PLTS RI Ada yang di Bawah 4 Sen Dolar!


(pgr/pgr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading