Internasional
Kontroversi PM Malaysia: Langgar Covid, Denda Cuma Rp 3 Juta
Foto: Ismail Sabri Yaakob. (AP/FL Wong)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia kembali dituduh melakukan standar ganda dalam menegakkan pembatasan Covid-19. Ini terkait 'perayaan' 100 hari pertama pemerintah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.
Acara ini berlangsung selama empat hari di Kuala Lumpur Convention Center sejak Kamis, 9 Desember lalu. Menurut Sekretaris Utama pemerintah Zuki Ali, lebih dari 100.000 orang telah memadati acara tersebut.
Pembahasan standar ganda muncul di tengah warga. Pasalnya jumlah tamu yang hadir jelas melanggar protokol kesehatan Covid-19. Namun sayangnya, Ismail Sabri hanya didenda 1.000 ringgit atau Rp 3,4 juta.
Sementara di waktu yang sama, polisi telah menggerebek sebuah klub malam di Kuala Lumpur. Tapi anehnya denda yang diberikan mencapai 245.000 ringgit (Rp 833 juta), termasuk denda 25.000 ringgit (Rp 85,3 juta) pada pemilik tempat.
Kritikus juga membandingkan hukuman dengan denda hingga 20.000 ringgit (Rp 68 juta) yang dikenakan selama pemilihan negara bagian Melaka pada November lalu. Di mana kampanye secara langsung saat itu dilarang.
"Apakah mendorong jumlah kasus Covid-19 bagian dari KPI (indeks kinerja utama) untuk 100 hari ke depan?" kata presiden Asosiasi Medis Malaysia Koh Kar Chai, dikutip dari Straits Times, Senin (13/12/2021).
Pendukung oposisi Lim Kit Siang juga mencela perbedaan jumlah denda tersebut. Menurutnya ini menyoroti kurangnya keseriusan pemerintah dalam memerangi pandemi.
"Namun, Ismail Sabri bisa memberikan skor 90% untuk kinerja 100 hari Kabinet, menjadikan Malaysia target baru lelucon dan penghinaan dunia," kata Lim, yang merupakan anggota parlemen untuk kota Iskandar Puteri, negara bagian Johor.
Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin juga mengkritik unit di Departemen Perdana Menteri yang menyelenggarakan acara tersebut. Ia menyebut situasi padat, kurangnya jarak fisik dan kontrol kerumunan yang buruk meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
"Acara... dinodai oleh kegagalan penyelenggara untuk memastikan kepatuhan SOP. Sebagai pemerintah, kita harus menjadi contoh praktik terbaik," kata Khairy mengacu pada prosedur operasi standar.
Namun Khairy menunjukkan dalam sebuah pernyataan bahwa kementeriannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan denda masing-masing melebihi 1.000 ringgit. Hal ini disebabkan pencabutan dekrit darurat di parlemen saat mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin berkuasa.
Sementara itu, dalam pernyataan langsung di televisi nasional Minggu malam, Khairy muncul untuk mengatasi kontroversi yang berkembang. Ia mengumumkan rencana untuk meningkatkan denda maksimum di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, menjadi 10.000 ringgit masing-masing untuk individu dan 2 juta ringgit untuk organisasi.
"Kredibilitas (pemerintah) kami telah terkikis. Saya sadar publik marah... kami mohon maaf atas apa yang terjadi dan pemerintah akan belajar. Jangan sampai kesalahan kami membuat Anda berhenti menjalankan SOP," kata Khairy.
Malaysia kini tercatat memiliki tingkat infeksi umum tetap di atas 4.000 kasus setiap hari selama tujuh bulan terakhir. Pada Minggu, kasus baru turun menjadi 3.490, pertama kalinya turun di bawah 4.000 sejak Mei. Kini ada total 2.691.639 kasus infeksi dan 30.879 kematian.
[Gambas:Video CNBC]
Bukan Anwar Ibrahim, Malaysia Tunjuk Ismail Sabri PM Baru
(tfa)
