Jokowi 'Ngebut' Ganti PNS ke Robot, Ternyata Ini Alasannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan perubahan signifikan dalam birokrasi di Indonesia. Dimulai dengan mengganti jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (9/12/2021), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.

Foto: Statistik PNS (dok BKN) Statistik PNS (dok BKN)

Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.

Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.