Erick Thohir Sebut RI Jangan Mau Dimanfaatkan Asing!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa dirinya tak membenci atau anti asing. Namun, ia tidak mau dimanfaatkan oleh warga negara asing.

Terutama dalam perubahan perekonomian yang berorientasi digital. Ia tidak mau asing menguasai pasar dalam negeri dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia.

"Jangan sampai peluang berarti ini dimanfaatkan bangsa lain untuk kemajuan ekonomi mereka, sementara kita tidak bergerak kemana-mana. Kita tidak anti asing tapi kita harus pastikan market itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujar Erick dalam dies natalis UI, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi game changer bagi perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Roadmap perekonomian dalam negeri pun berubah lebih menekankan kepada digitalisasi.

Pilihan Redaksi Beri Modal & Pendampingan, BRI Bawa Petani Jeruk Naik Kelas

Oleh karenanya, kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia terutama BUMN. Apalagi saat ini negara membutuhkan bantuan dari BUMN untuk bisa membantu meningkatkan penerimaan negara.

"Apalagi saat ini APBN kita sedang defisit sehingga BUMN perlu membantu pemerintah untuk mendapatkan alternatif pemasukan melalui tentunya deviden dari BUMN. Kita harus sadari peluang market Indonesia yang sangat besar ini," katanya.

Lanjutnya, BUMN harus bisa memanfaatkan perubahan perilaku masyarakat yang mengikuti global. Sehingga BUMN harus ikut mengoptimalkan potensi bisnis digital yang berskala dengan cakupan lebih luas.

"Karena itu kita mendorong transformasi digital BUMN yang berdasarkan pada tiga perspektif, meliputi infrastruktur berupa jaring fiber optik dan jaringan 5G, pendanaan seperti inisiatif capital venture untuk pendanaan start-up karya anak bangsa agar tidak lari keluar negeri, serta menciptakan ekosistem dalam bentuk platform digital nasional sebagai enerable kreator lokal," katanya.

BUMN Jangan Jadi Beban

Erick Thohir menekankan bahwa BUMN hadir untuk membantu negara, bukan justru menjadi beban negara.

Apalagi, BUMN dibentuk sebagai penopang sepertiga perekonomian nasional. Dimana bertugas untuk menambah penerimaan negara melalui kinerjanya.

"Maka BUMN harus mampu bersaing secara global dan tidak boleh menjadi beban bagi negara," ujarnya.

Apalagi saat ini pemerintah menghadapi masa yang sulit akibat pandemi Covid-19. Penerimaan anjlok dan defisit anggaran meningkat demi membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

Di sinilah peran BUMN dituntut untuk bisa membantu menambah penerimaan negara melalui dividennya. Sebab, penerimaan pajak yang menjadi tumpuan sedang mengalami tekanan.

"Apalagi saat ini APBN kita sedang defisit sehingga BUMN perlu membantu pemerintah untuk mendapatkan alternatif pemasukan melalui tentunya deviden dari BUMN," jelasnya.

Oleh karenanya, di situasi seperti ini BUMN dituntut untuk bisa keluar dari zona nyamannya dan bisa mengikuti perubahan global. Terutama mengikuti perubahan perekonomian berbasis digital.

"Terlebih second wave disrupsi digital sudah mulai terjadi yang menuntut RI harus mengoptimalisasi potensi bisnis digital yang berskala dan cakupan market yang masih sangat luas," kata dia.

"BUMN sebagai katalisator nasional harus memanfaatkan peluang untuk menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berpihak pada rakyat," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dinakhodai Erick Thohir, Setoran BUMN Ke Negara Nyaris Rp2.000 Triliun