BPK: Pertamina & AKR Belum Setor Pajak Bahan Bakar Rp 2 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan belanja subsidi oleh pemerintah.

Pemeriksaan ini melibatkan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Bank BRI (Persero) Tbk.

Demikianlah dikutip CNBC Indonesia dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I-2021 (LHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (7/12/2021).

Laporan tersebut menuliskan beberapa BUMN alami permasalahan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Pertama, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo yang belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah, masing-masing sebesar Rp 1,96 triliun dan Rp 28,67 miliar.

Kedua, PT Bank BRI (Persero) telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi belum menyalurkannya kepada debitur yang berhak sebesar Rp138,81 miliar.

Ketiga, PT PLN (Persero) belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah.

BPK juga melaporkan telah menyelesaikan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) pada 13 objek pemeriksaan terkait subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan KPP di bidang angkutan umum mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp 1,85 triliun dan koreksi positif sebesar Rp 3,06 miliar.

Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 1,85 triliun, dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah.

Baca: Pertamina Jadi Andalan RI Tekan Emisi Karbon

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PLN Suplai Listrik Untuk Pembangunan Kilang GRR Tuban