Terungkap! Alasan Dana Pemda Ngendon di Bank Ratusan Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) kembali membengkak. Per akhir 31 Oktober 2021 simpanan pemda di perbankan tercatat sebesar Rp 226,71 triliun.

Nilai simpanan ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya Rp 194,12 triliun. Hal ini pun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram.

"Sebetulnya ada peningkatan dari segi kecepatan Pemda lakukan realisasi. Namun dari jumlah memang relatif rendah, ini disebabkan beberapa hal," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bakti kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/12/2021).

Pertama, karena kebijakan refocusing anggaran. Di mana kebijakan ini membuat Pemda harus mengubah dokumen dan melakukan koordinasi kembali dengan DPRD sehingga ada banyak kontrak belanja yang belum diselesaikan sepenuhnya.

"Nah ini ada proses politik berjalan di daerah yang mengakibatkan daerah terjadi keterlambatan pembuatan kontrak. Sampai triwulan III aja kita lihat masih ada kontrak yang belum sepenuhnya close," kata dia.

Kedua, terlambatnya realisasi anggaran Pemda juga disebabkan oleh pembayaran kontrak yang belum dilakukan. Padahal banyak kontrak yang sudah selesai namun belum dibayarkan ke vendor atau kontraktor.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir November realisasi belanja Pemda seharusnya sudah mendekati 60%, namun karena banyak kontrak yang belum dibayar kelihatan masih sedikit.

"Biasanya vendornya nagih sekaligus di akhir-akhir. Makanya ini nanti terlihat meningkat tajam di akhir tahun," kata dia.

Foto: Dok. Kemenkeu Dok. Kemenkeu

Proses pembayaran sekaligus inilah yang diminta untuk diperbaiki oleh Pemda. Ia mendorong pemda untuk bisa membayar tagihan kontrak per periode selesai kontrak, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

"Ini terus kita dorong agar bisa nagihnya dicicil sehingga ini percepat pemda proses administrasi. Kami sudah melakukan banyak bimbingan teknis baik surat ke teman-teman daerah yang intinya bagaimana kita bisa mentoring kecepatan administrasi dan fleksibilitas dari sisi anggarannya," jelasnya.

Ia menilai, pembayaran per periode ini akan membuat laporan dan administrasi keuangan Pemda menjadi lebih baik. Sehingga belanjanya tidak membengkak seketika ketika di akhir tahun.

"Jadi seharusnya kontraknya di bayar termin. Setelah selesai sekian persen dibayar dan maju lagi. Tapi ini daerah banyak vendornya nagih lambat, menunggu sampai akhir tahun. Ini yang mungkin juga kita dorong sehingga data-data yang kita terima menggambarkan kondisi yang seharusnya," pungkasnya.

Baca: Tenang! Aksi Sri Mulyani Dijamin tak Lagi Bikin Kaget di 2022

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Meski Lambat, Pemda Mulai Cairkan Dana yang 'Ngendon' di Bank