PNS Bakal Diganti Robot, Tunjangan Pensiunan Rp 1 M Batal?

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak beberapa hari belakangan ini ramai kabar pemerintah akan menerapkan teknologi di sistem administrasi negara yang berpotensi menggantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) dengan tenaga robot.

Bila ini terjadi, maka artinya ini bisa mengurangi jumlah PNS dalam beberapa tahun ke depan.

Hal ini juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, pada Desember 2019 lalu. Jokowi mengatakan, pergantian tersebut dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Jokowi.

Robot tersebut kabarnya akan menggantikan eselon III dan eselon IV yang menghambat birokrasi. Penyederhanaan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan cepat oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) alias robot ini sejatinya memang dapat menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan oleh eselon III dan IV. Misalnya, terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Di sisi lain, meski ada pergantian pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV dengan AI, namun hal ini tak serta merta membuat penghasilan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di posisi itu akan berkurang.

"Kami tidak ingin potong income, pendapatan dari ASN kita, yang dibutuhkan adalah kecepatan membuat kebijakan, memutuskan di lapangan, karena perubahan yg cepat, pemerintahan yang fleksibel itu dibutuhkan," tambah Jokowi.

Menurut Jokowi, perkembangan zaman yang cepat lah yang membuat pemerintah harus bisa mengikuti, termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik.

"Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena perubahan sekarang cepat," tutur Jokowi.

Bagaimana dengan nasib dan tunjangan pensiunan PNS ke depan? Simak di halaman berikutnya..