Catat Aturan Baru PNS, Ini Larangan & Hukuman Jika Melanggar

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbarui aturan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Beleid ini telah ditandatangani Presiden pada 31 Agustus 2021. Ini akan melengkapi Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Baca: PPKM Level 3 Akan Berlaku Se-Indonesia 24 Desember-2 Januari

Adapun aturan ini memuat mengenai kewajiban, larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Beberapa aturan yang dilarang untuk dilakukan PNS terbaru dalam PP 94 ini adalah:

1. Pungutan liar (pungli)

Ini tertuang dalam pasal lima bagian g aturan tersebut. Di mana PNS dilarang untuk melakukan pungutan apapun diluar ketentuan atau aturan yang ditetapkan.

Baca: Tenang, Ada Reward Bagi PNS yang Berprestasi di 2022!

2. Hukuman Disiplin

Dalam aturan ini, hukuman disiplin diberikan pemerintah terbagi dalam tiga jenis yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Hukuman disiplin ringan yang diberikan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Lalu untuk jenis hukuman sedang diberikan dengan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.

Sedangkan hukuman disiplin berat adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebeasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan atau diberhentikan.

3. Disiplin Absensi PNS

Dalam aturan ini, ketentuan masuk kerja dan jam kerja PNS juga diubah. Bagi yang tidak disiplin dikenakan hukuman ringan, sedang dan berat.

Hukuman Berat:

Pertama, untuk PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif sebanyak 21-24 hari dalam setahun maka akan diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah selama setahun.

Kedua, bagi PNS yang absen atau bolos kerja tanpa alasan selama 25-27 hari dalam setahun secara kumulatif maka akan dibebaskan dari jabatannya selama setahun.

Ketiga, untuk PNS yang tidak hadir atau absen kerja selama 28 hari secara kumulatif dalam setahun maka akan langsung diberhentikan. Keempat, bagi PNS yang bolos berturut-turut selama 10 hari kerja tanpa alasan, juga akan langsung diberhentikan.

Hukuman Sedang:

Pertama, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang bolos secara kumulatif selama 11 -13 hari kerja dalam 1 tahun.

Kedua, pemotongan tunjangan kineja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS bolos secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun.

Ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang bolos secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.

Hukuman Ringan:

Pertama teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama tiga hari dalam setahun tanpa alasan.

Kedua, teguran tertulis bagi PNS yang absen tanpa alasan secara kumulatif 4-6 hari dalam setahun.

Ketiga, penyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja secara kumulatif 7-10 hari dalam setahun.

4. Hukuman untuk Atasan

Dalam PP 94 ini, pemerintah juga menambah beleid mengenai hukuman bagi atasan. Dalam hal ini, atasan bisa ikut kena dampak atau hukuman jika PNS yang langsung berada di bawahnya melakukan pelanggaran.

Bahkan hukuman yang dikenakan kepada atasan PNS yang melanggar tersebut bisa lebih berat. Dengan ketentuan jika atasan tersebut tidak langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut.

"Pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung yang melakukan pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan," tulis pasal 28 ayat 2 PP 94 tersebut.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PNS Gak Boleh Nyantai, Aturan Baru Bisa Langsung Pecat