Situasi Bumi Makin Gawat, Sri Mulyani Tagih Janji Negara Maju

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyerukan ancaman yang lebih nyata dari pandemi Covid-19. Kali ini dalam forum global Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Conference of the Parties ke-26 (COP26).

Adapun ancaman yang dimaksud adalah perubahan iklim yang membuat situasi bumi makin gawat dan pasti dihadapi oleh setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu untuk mengantisipasi ancaman ini diperlukan tindakan serius.

"Aksi penanganan isu perubahan iklim harus ditingkatkan menuju target emisi net zero," ujar Sri Mulyani saat melakukan interview dengan CNBC Euro, Kamis (4/11/2021).

Menurutnya, langkah serius ini salah satunya dengan membahas dalam forum-forum global. Sehingga KTT COP26 ini dinilai sebagai langkah yang tepat.

"Peran pertemuan COP26 di Glasgow menjadi sangat penting untuk mendorong aksi tersebut dan Indonesia adalah termasuk negara yang sangat kuat dengan komitmen dalam penanganan isu perubahan iklim," kata dia.

Untuk keseriusan Indonesia bisa menjadi negara bebas emisi salah satunya tergambar pada inisiasi Forest and Land Use (FoLU) Net-Sink 2030. Ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Dalam hal ini Indonesia berkomitmen menurunkan secara signifikan deforestasi. Sehingga pada tahun 2060 atau lebih cepat, Indonesia bisa mencapai target Net-Zero Emission.

Namun, untuk bisa mencapai bebas emisi, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karenanya, diperlukan bantuan negara lain terutama dari negara maju untuk membiayai antisipasi perubahan iklim ini.

Untuk itu, ia pun mendorong komitmen negara maju yang berencana memberikan bantuan sebesar US$ 100 miliar kepada negara berkembang setiap tahunnya.

Rencana pemberian bantuan ini dilakukan melalui komitmen the New Collective Quantified Goal (NCQG) dan COP26 adalah tempat untuk memulai diskusi mengenai hal ini dan menetapkan target yang harus dicapai maksimal pada tahun 2024.

"Indonesia memandang NCQG harus mampu merefleksikan kebutuhan dan memastikan pendanaan benar-benar mengalir ke negara berkembang. Pada COP26 ini harus ada timeline yang jelas, penetapan indikator-indikator, dan milestone, termasuk evaluasi atas pemenuhan target NCQG," jelasnya.

Baca: Sri Mulyani: PLTU Bisa Pensiun 2040

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article LCS Kurangi Ketergantungan Terhadap Dolar