Jokowi, KTT G20, & Ancaman Krisis yang Lebih Ngeri dari Covid

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan, target SDGs harus makin diperjuangkan pasca pandemi Covid-19.

Akibat pandemi, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan 7,5% di tahun 2021, naik kembali ke 9,4%. Selain itu, rantai pasok global juga kini menganggu stabilitas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rantai pasok global saat ini bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar.

Saat berpidato pada sesi KTT G20 yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Jokowi mendorong agar negara G20 melakukan upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SSGs.

"Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi," tegas Jokowi.

Upaya bersama tersebut pertama adalah menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi SDR senilai US$ 650 miliar menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.

Foto: Presiden Joko Widodo mengikuti Pertemuan untuk menerima presidensi G20 pada tahun 2022 pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev) Presiden Joko Widodo mengikuti Pertemuan untuk menerima presidensi G20 pada tahun 2022 pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Financing gap yang melebar dari US$ 2,5 triliun per tahun menjadi US$ 4,2 triliun per tahun, harus menjadi perhatian serius.

"Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang," katanya.

Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

PBB mencatat setidaknya 8 negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi bagi lost generation, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.

Menurut Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.

"Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," tegasnya