PNS-TNI-Polri Pindah ke Ibu Kota Baru, 73 Ribu Rumah Dibangun

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan untuk memindahkan terlebih dahulu para pegawai negeri sipil negara (PNS), TNI, dan Polri ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebanyak 73.026 hunian pun dipersiapkan.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawain Negara (BKN), PNS akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada 2022. Pemindahan pun ditaksir mencapai Rp 5,5 miliar.

Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar tersebut diperuntukkan memindahkan PNS sebanyak 2.350 orang PNS.

"Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, beberapa waktu lalu.

Sementara untuk TNI-Polri akan mulai pindah tahun 2023. Namun belum ada informasi jumlah personel yang akan dipindahkan ke ibu kota baru.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi dalam bincang dengan media belum lama ini.

Diketahui, untuk tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp 510 miliar untuk tahap awal pembangunan IKN. Ini tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk totalnya kebutuhan anggaran pembangunan IKN baru sebesar Rp 466 triliun. Ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas baik pelayanan dasar, istana negara, gedung-gedung eksekutif hingga sarana pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan dokumen PUPR yang diterima CNBC Indonesia dikutip Senin (18/10/2021), konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pembangunan KIPP IKN dikabarkan akan terdiri dari kantor pusat pemerintahan, serta kawasan permukiman yang diperuntukkan para aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan masyarakat umum.

Pemerintah menargetkan akan ada sebanyak 320.000 populasi yang akan tinggal di KIPP IKN hingga 2045. Oleh karena itu, setidaknya sekira 82.253 unit hingga 100.000 unit rumah akan dibangun, dengan asumsi per unit diisi oleh 3-4 orang.

Kawasan pemukiman di KIPP IKN tersebut nantinya akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan masyarakat umum. Dengan komposisi yakni 70% ASN, TNI/Polri, dan 30% lainnya masyarakat umum.

Adapun jumlah hunian yang dialokasikan sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri dan sebanyak 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.