Jokowi Minta RI Tak Ekspor Tambang Mentah, Tapi Ini Faktanya

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia

14 October 2021 13:10

FILE PHOTO: A worker loads copper cathodes into a warehouse near Yangshan Deep Water Port, south of Shanghai, China, March 23, 2012. REUTERS/Carlos Barria/File Photo — Foto: Ilustrasi katoda tembaga. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar tidak ada lagi komoditas tambang RI yang dijual dalam bentuk mentah, melainkan harus diolah dan dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri.

Salah satu komoditas tambang yang didorong hilirisasi adalah tembaga. Saat ini baru ada dua fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di dalam negeri, yakni PT Smelting di Gresik dan PT Batutua Tembaga Raya. Namun, kapasitas terbesar masih di PT Smelting dengan kapasitas mengolah 1 juta ton konsentrat dan menghasilkan 300 ribu ton katoda tembaga per tahun.

Adapun kapasitas PT Smelting tersebut hanya dapat menampung sekitar 40% dari konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia, sehingga selebihnya masih diekspor.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar PT Freeport Indonesia kembali membangun smelter baru, sehingga konsentrat tembaga bisa sepenuhnya diolah di dalam negeri.

Akhirnya, Selasa (12/10/2021), PT Freeport Indonesia melakukan groundbreaking pembangunan smelter baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur yang turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun kapasitas smelter baru ini mengolah 1,7 juta ton konsentrat dan akan menghasilkan 600 ribu ton katoda tembaga per tahun.

Namun, tahukah Anda bila dari 300 ribu ton katoda atau logam tembaga yang telah dihasilkan selama ini dari PT Smelting sebagian masih diekspor? Pasalnya, belum ada industri turunan yang menyerapnya.

Kondisi ini yang membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga PT Freeport Indonesia meminta agar industri turunan dari smelter ini dibangun, sehingga katoda tembaga yang dihasilkan dari smelter bisa diserap di dalam negeri dan tidak perlu diekspor.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengakui bahwa pembangunan smelter saja tidak cukup, perlu dibangun industri manufaktur penyerap produk smelter, apakah pabrik kabel, dan lainnya.

Dia mengakui bahwa membangun smelter saja nilai tambahnya belum optimal.

"Ini bukan salah di situnya, salah karena kita gak turunkan ke produk-produknya, gak buat industri kabel dan lainnya. Di sinilah rangkaian proses dari pertambangan, pengolahan, industri hilir, dan manufaktur harus dilakukan secara harmonis," ungkapnya dalam sebuah webinar, Rabu (13/10/2021).

Begitu juga dengan permintaan Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Tony meminta agar industri hilir tembaga dan turunannya perlu dibangun, sehingga katoda tembaga semakin banyak diserap di dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pasalnya, bila smelter baru dengan kapasitas produksi 600 ribu ton katoda tembaga ini beroperasi, maka tentunya pasokan logam tembaga di dalam negeri akan melimpah, dan bila ingin ada manfaat ekonomi lebih luas, industri manufaktur RI penyerap logam tembaga tersebut juga harus dibangun, sehingga nilai tambah untuk negara menjadi lebih besar lagi.

"Industri hilir tembaga dan turunannya di Indonesia perlu ditingkatkan, sehingga produk katoda tembaga dapat semakin banyak diserap di dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas," ungkapnya.