Proyek Kereta Cepat Bengkak: Ada Terowongan Tak Tembus Bor!

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
12 October 2021 20:26
Pemerintah merampungkan jalur ganda kereta api (KA) lintas selatan Jawa dari Cirebon sampai Jombang sepanjang 550 Km. (Dok: Humas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan dibiayai sebagian dengan APBN. Proyek ini juga ada permasalahan pembengkakan biaya proyek yang besar mencapai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 22 triliun (kurs Rp 14.100/US$), dianggap akan membebani belanja pemerintah tahun depan.

Sebelumnya proyek ini dibiayai oleh badan usaha yang mengerjakan yakni konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) dan kepemilikan China yang berasal dari Beijing Yawan. Namun pemerintah memutuskan akan menyuntik anggaran kepada proyek ini melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT KAI Indonesia yang saat ini menjadi pemimpin konsorsium.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan awalnya proyek ini memang disepakati dengan skema business to business (B2B) termasuk pengadaan tanah. Dana pembangunan semua berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan China.


"Untuk pengadaan tanah itu sudah mencapai Rp 15 triliun yang diinvestasikan, itu bukan angka kecil. Jadi saya kira ini bukan masalah pemerintah tidak konsisten (awalnya janji tak pakai APBN), tapi ini penting untuk pengembangan wilayah Jakarta dan Bandung di masa depan," katanya dalam Evening Up, CNBC Indonesia, Selasa (12/10/2021).

Selain itu Jodi juga menjelaskan alasan dibalik proyek ini membengkak, karena proyek ini sangat sulit dikerjakan. Serta ada hal yang di luar perkiraan awal, terutama karena kondisi geografis wilayah Jawa Barat.

"Contoh ada satu tunnel yang mendekat ke arah Bandung, di dalam itu ada batu yang tidak bisa dibor jadi harus di blasting (peledakan) ini makanya terjadi pembengkakan biaya," katanya.

Selain itu dia juga membeberkan alasan negara yang akhirnya masuk dalam pembiayaan proyek ini, karena BUMN yang tergabung dalam konsorsium mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat dampak pandemi.

"Sehingga kami dari pemerintah, karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) maka harus kita dukung," katanya.

Dia menjelaskan uang negara masuk melalui PT KAI Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium, menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Karena pemerintah masih beranggapan proyek ini memiliki nilai keuntungan ekonomi yang besar.

"Jadi kita tidak hanya melihat financial return atau IRR, tapi economic benefit yang kita lihat akan signifikan. Kalau negara masuk menurut kami itu diperbolehkan, dan sudah diakomodasi dari Perpres, yang paling penting adalah struktur governance. Makanya harus ada proses audit," katanya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Inikah Kota 'Raksasa' Baru yang Dilewati Kereta Cepat JKT-BDG


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading