Tantangan Garap EBT: Mahal & Terbatasnya Keuangan PLN

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah punya target mengejar bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 mendatang. PT PLN (Persero) sebagai operator ketenagalistrikan menjadi tulang punggung dalam proses transisi energi yang menjadi target pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom INDEF Abra El Talattov dalam Energy Corner Road to Energy Day "Jurus RI Hadapi Tantangan Transisi Energi" CNBC Indonesia, Rabu (29/09/2021).

Dia mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah mengenai daya tahan, kemampuan, dan kapasitas PLN untuk bisa mendukung transisi energi.

Ditambah, dengan kondisi utang PLN yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun, ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah, sehingga tentunya butuh insentif untuk pengembangan EBT ini.

"Kalau mau jujur dengan tren pendapatan dan laba PLN 5-10 tahun terakhir, tahun lalu laba Rp 5,9 triliun dengan penegasan dan komitmen besar. Pemerintah perlu melihat secara jernih bentuk dukungan tadi untuk capai komitmen EBT," paparnya.

Lalu, selain PLN yang punya peran penting di dalam mengejar target bauran, menurutnya kesiapan infrastruktur fisik dan non fisik juga menjadi hal yang penting. Khususnya terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Karena nanti yang menjalankan, operator, investor, inovator adalah bagian masyarakat Indonesia, kita butuh expert-expert dalam hal inovasi EBT," lanjutnya.

"Kita yakin komitmen ke sana akan tercapai jika didukung semua stakeholder," ujarnya.

Secara prinsip, imbuhnya, transisi ke energi bersih memang perlu didukung karena ini sudah menjadi komitmen global. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi faktual di dalam negeri.

"Kita juga harus objektif melihat secara utuh seperti apa kondisi faktual dalam konteks dinamika energi di Indonesia. Kalau bicara EBT harus bisa indikasi existing saat ini concern pasokan (listrik) kita oversupply," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut hingga saat ini utang PT PLN (Persero) mencapai Rp 500 triliun, sehingga harus ada terobosan baru yang dilakukan perseroan untuk memperbaiki masalah utang ini.

"Dengan kondisi PLN utang Rp 500 triliun dan mengubah para pembangkit menjadi energi terbarukan butuh dana besar, ditambah penugasan pemerintah yang harus melakukan kompensasi subsidi, tidak ada jalan lagi harus ada terobosan," katanya dalam "Launching Produksi Oksigen PLN Peduli" secara virtual, Kamis (12/8/2021).