Pak Jokowi, Ada 'Obat' untuk Utang Ribuan Triliun RI nih

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah setiap tahun harus berjibaku mencari utang baru melalui Surat Berharga Negara (SBN).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2020, SBN netto yang diterbitkan pada 2020 sebesar Rp 1.173,7 triliun. Sementara pada 2021, SBN neto dalam UU APBN ditargetkan mencapai Rp 1.207,3 triliun.

Jumlah utang pemerintah memang terus meningkat setiap tahun, di mana sebelumnya rasio utang ada di bawah 30% terhadap PDB dan kini sudah menembus 40%.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB akan kembali melonjak pada 2022. Kisarannya berada di 43,76-44,28% terhadap PDB.

Namun ternyata, Indonesia sebenarnya memiliki "obat" untuk mengatasi utang ribuan triliun per tahunnya ini. Terlebih, Indonesia dianugerahi sejumlah "harta karun" tambang yang bila diolah, maka menghasilkan nilai tambah berkali lipat.

Oleh karena itu, pemerintah hanya cukup konsisten untuk melakukan hilirisasi tambang dan menghentikan menjual dan ekspor barang mentah. Bila itu dilakukan, maka penerimaan negara bisa jauh berlipat dari saat ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan, saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara sekitar Rp 40 triliun per tahun.

Namun, bila industri hilir tambang berkembang, maka penerimaan negara bisa melesat hingga Rp 1.000 triliun per tahun.

"Pemerintah mendapatkan manfaat dari industri pertambangan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba setiap tahunnya rata-rata Rp 40 T. Kalau ditambahkan industri pengolahannya, kontribusi Rp 1.000 triliun per tahun, industri pertambangan dan industri pengolahannya sangat signifikan," jelasnya.

Dia menegaskan, industri pertambangan menumbuhkan ekonomi secara nasional. Namun demikian, menurutnya manfaat tidak hanya dipetik oleh pemerintah saja, tapi juga bagi masyarakat.

"Kami menegaskan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat ini upaya industri pertambangan bahwa industri ini sejahterakan, ini investasi jangka panjang," paparnya.

Bila ini terjadi, maka pemerintah tidak perlu berjibaku menerbitkan utang baru dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya.

Lantas, apa saja "harta karun" tersebut? Berikut daftarnya >>> NEXT