Internasional
AS Lagi Degdegan, Gagal Bayar Utang yang Ratusan Ribu Triliun
Foto: Joe Biden (AP/Patrick Semansky)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kini sedang degdegan. Pasalnya pemerintahnya tengah menunggu keputusan apakah Kongres akan mololoskan rancangan undang-undang (RUU) untuk mendanai pemerintahan dan menangguhkan aturan pembatasan pinjaman negara ke akhir 2022.
Pendanaan untuk pemerintah federal bakal habis 1 Oktober ini, jika parlemen tidak bertindak. Kementerian Keuangan AS sebelumnya mengingatkan kalau Kongres tak menaikkan atau mencabut batas pinjaman negara, maka pemerintah dipastikan akan kehabisan uang untuk membayar tagihan pada pertengahan Oktober.
Bukan hanya membuat shutdown pemerintahan federal, ini juga akan membuat gagal bayar (default). "Ini hanya pengingat," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan situasi terkini kepada wartawan, dikutip Reuters, Jumat (24/9/2021).
Sebenarnya, DPR AS sudah menyetujui RUU itu. Pemungutan suara 22 September menyetujui permintaan Biden dengan 220:221 suara.
Namun, ini akan dibahas lagi di Senat AS, mengingat konsep legislatif AS yang dua kamar. Pemimpin partai Republik di Senat, oposisi Biden yang Demokrat terus mengulangi tak akan merubah apapun.
"Saya ingin mengulangi sekali lagi: Amerika tidak boleh gagal. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah," ujar Pimpinan Partai Republik,Mitch McConnell.
Berdasarkan data data dari Statista, per Agustus lalu, nilai utang AS sebenarnya mencapai US$ 28,427 triliun. Ini nyaris sama dengan bulan sebelumnya, tetapi turun cukup jauh dari bulan Juni US$ 28,529 triliun.
Namun, jika melihat data dari US Debt Clock, yang melihat posisi real time utang AS saat ini mencapai US$ 28,781 triliun atau Rp 40.129 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), utang tersebut sebesar 125% dari PDB Negeri Adidaya.
Senat sendiri dijadwalkan akan melakukan sidang pekan depan. Saat ini batas utang AS mentok di US$ 28,4 triliun.
Sebelumnya isu kenaikan plafon utang terjadi di era Presiden AS ke-45, Donald Trump. Saat itu pemerintahan mengalami shutdown selama 35 hari pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019.
Shutdown tersebut menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS. Sebanyak 300 ribu pegawai pemerintah dirumahkan.
Selain itu, PDB juga terpangkas. berdasarkan analisis Congressional Budget Office, sebagaimana dikutip CNBC International, Pada kuartal IV-2018, PDB terpangkas sebesar 0,1%, sementara di kuartal I-2019 sebesar 0,2%.
Saat itu, perekonomian AS masih bagus, sementara saat ini masih dalam fase pemulihan dari pandemi penyakit akibat virus corona (Covid-19). Oleh karena itu dampaknya bisa lebih besar lagi.
[Gambas:Video CNBC]
Bahaya! AS Terancam Default, Senat Blokir Aturan Nambah Utang
(sef/sef)
