Setelah TNI-Polri, Kapan Giliran PNS Pindah ke Ibu Kota Baru?

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19. TNI - Polri akan lebih dulu menempati ibu kota dan selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu saat rapat bersama Komisi II DPR. Jumlahnya sementara masih belum dapat dipastikan.

"Kebutuhan berapa ini terus dinamis. Ini harus dijawab (diselaraskan) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Kemendikbudristek) dan Kementerian Dalam Negeri. Juga ada tambahan untuk dokter, perawat, bidan, dan juga tenaga penyuluh," jelas Tjahjo

Pemerintah juga akan menyesuaikan dengan PNS yang ada di provinsi Kalimantan Timur.

"Awal 2020 kami sudah menyusun roadmap berapa ASN pusat yang dipindahkan kalau ibu kota baru terjadi. Ada pandemi Covid-19 perlu ditata kembali dan PAN-RB clear, itu sudah kami serahkan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan," jelasnya.

TNI - Polri dijadwalkan pindah pada 2023. Seiring dengan berjalannya pembangunan kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan yang dimulai pada tahun depan.

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata saat berbincang dengan media pekan lalu.

"Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita sudah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," terangnya.