Skenario Gelombang 3 RI Disiapkan Lawan Varian Mu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga karena adanya varian baru dari virus corona yang bernama Mu atau B.1.621.

Pada Selasa (31/8/2021), WHO mengumumkan adanya varian Covid-19 bernama Mu, yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari lalu. Menurut WHO, varian tersebut memiliki mutasi yang menunjukkan risiko resistensi terhadap vaksin dan menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahaminya.

Atas dasar inilah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso mengatakan saat ini varian Mu tersebut sudah ditemukan di kawasan Asia, yakni di Jepang dan Hong Kong.

"Di Asia dibawa oleh pendatang di Hong Kong. Di Hong Kong break pertama jenis ini ditemukan pada Januari. Sudah (tersebar) di 39 negara untuk virus jenis ini," jelas Suharso dalam pertemuan dengan media di kantornya, pekan lalu.

Dia menambahkan, Bappenas diberi mandat dan ditugasi oleh negara untuk menyusun dan harus mempertimbangkan hal ini. Karena bagaimanapun juga faktor-faktor strategi internasional dan faktor lingkungan harus menghitungkan langkah-langkah tersebut.

Suharso dalam paparannya menyebutkan terjadi adanya potensi gelombang ketiga di Indonesia. Namun, pemerintah berharap penularan gelombang ketiga bisa diantisipasi jika masyarakat patuh menjalani protokol kesehatan.

"Gelombang ketiga, kita harapkan tidak terjadi. Sekarang yang menjadi concern (pemerintah) sudah ada untuk mengantisipasi varian Mu," jelas Suharso.

"Dalam kondisi vaksinasi merupakan game changer utama yang lebih permanen," pungkasnya.

Baca: Varian Mu Lebih Ganas, RI Harus Perketat Pendatang dari LN!

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang muncul sejak awal tahun 2020 ini, pemerintah telah mengeluarkan segala kebijakan. Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali mengatakan sudah 'all out' atau habis-habisan dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Anggaran besar digelontorkan untuk membantu masyarakat baik dari sisi kesehatan dan juga perekonomian melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran PEN disiapkan sekitar Rp 700 triliun di 2020 dan 2021 menjadi Rp 744 triliun.

Untuk tahun 2022 pemerintah juga masih menyiapkan anggaran PEN terutama untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Sedangkan untuk bantuan di sektor lainnya masih mempertimbangkan kondisi ke depan.

Baca: Jokowi Mulai 'Was-was', Minta Kabinetnya Waspadai Varian Mu

Namun, Sri Mulyani memastikan bahwa APBN 2022 disusun sangat fleksibel dan responsif. Sehingga jika terjadi kenaikan kasus karena varian baru maka pemerintah bisa mengubah struktur belanjanya.

"Pandemi covid masih menjadi tantangan di tahun 2022 sehingga masih harus fokus pada penanganan kesehatan serta perlindungan masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bulan lalu.

Pada tahun lalu dan tahun ini, pemerintah bahkan melakukan beberapa kali refocusing anggaran untuk bisa membiayai dampak akibat Covid-19. Anggaran PEN juga berkali-kali mengalami perubahan karena kondisi yang tidka bisa diprediksi.

Untuk refocusing anggaran, Sri Mulyani memangkas belanja di Kementerian/Lembaga yang tidak prioritas dan dialihkan kepada belanja Covid-19. Di tahun ini saja, bendahara negara ini melakukan pemangkasan anggaran sebanyak empat kali, baik di pemerintah daerah hingga dari Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS.

Di tahun 2022, pemerintah masih akan melakukan refocusing jika situasi kembali memburuk. Salah satunya, ia meminta KL untuk earmarking atau mencadangkan dana sekitar 5%-10% dari pagu untuk mengantisipasi kembali terjadi lonjakan kasus positif.

"Jadi apa yang dibutuhkan kalau hadapi delta ini kita bisa refocusing langsung tanpa distrupsi. Ini diskusikan sama KL nanti sehingga demikian apabila hadapi gejolak dari pandemi kita bisa segara lakukan adjusment," terangnya.

Diketahui Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun, terdiri dari Rp 1.938,3 triliun pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun.

Khusus anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara.

Sementara pendapatan negara yang ditarget Rp 1.840,7 triliun. Meliputi perpajakan Rp 1.506,9 triliun, PNBP Rp 333,2 triliun dan hibah Rp 600 miliar. Sehingga defisit menjadi 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 868 triliun.

Baca: Melihat Bahaya Varian Covid-19 Mu Vs Delta

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Covid Varian Mu, Skenario Gelombang Ketiga RI Disiapkan!