Emil Salim Kritik Pemindahan Ibu Kota RI di Depan Mahfud MD

Jakarta, CNBC Indonesia - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Emil Salim kembali mengkritik keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Kritikan itu disampaikan Emil saat memenuhi undangan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara virtual pada Kamis (26/8/2021) malam.

"Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen (kementerian) kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan lainnya berjalan seolah-olah anggaran tersedia banyak, padahal tidak," kata Emil seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam yang diterima CNBC Indonesia.

"Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," tambahnya.

Emil bukan satu-satunya yang mengkritik rencana IKN tersebut. Kalangan ekonom menilai rencana IKN baru layak ditolak. Ada berbagai alasan yang menjadi landasan, dari masalah persiapan, pelaksanaan di waktu yang tidak tepat hingga pembiayaan.

Pada April 2021 lalu Emil sempit menjabarkan beberapa alasan. Alasan pertama adalah posisi Indonesia yang masih terbelenggu pandemi covid-19. Menurutnya semua unsur pemerintah harus fokus di persoalan ini, bukan yang lain termasuk pemindahan ibu kota.

"Covid-19 menimbulkan dampak ekonomi dan itu belum selesai," tegas Emil dalam diskusi bersama Narasi Institute pada April lalu.

Selain itu, isu yang selalu mengemuka dalam pemindahan ibu kota adalah pemerataan pembangunan. Emil menilai hal tersebut akan sulit tercapai, karena yang akan dibangun nanti adalah ibu kota bukan kawasan bisnis. Bila kawasan bisnis ikut ada, maka tidak ada bedanya dengan Jakarta.

"Membangun ibu kota negara di tengah pulau, belum ada jaminan meratakan pembangunan tadi," paparnya.

Emil menuturkan jika secara struktur, wilayah Kalimantan merupakan lahan basah. Pola pembangunannya akan berbeda dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera.

"Bagaimana membangun kota di mana itu lahan basah? Kalimantan ekosistem lahan basah, membangun fisik perlu memperhitungkan hal ini. Cost-nya perlu dipertimbangkan," terangnya.

Pembiayaan juga menjadi sorotan. Salah satunya rencana tukar guling antara pemerintah dan swasta. Ada nilai sejarah di beberapa kantor Kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Cost terbesar dehistorical dari ibu kota proklamasi pusat perkembangan sejarah akan lenyap dan kalau ditukar guling jadi komersial," ujar Emil.

Sebagaimana diketahui Jokowi berencana menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota negara baru. Rencana ini sendiri sudah Jokowi sampaikan dalam pidato pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2019 silam.