Ada Utang BLBI Rp 2,6 T, Kemenkeu Minta Tommy Hadir di DJKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan meminta Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hari ini.

Demikian disampaikan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Tri Wahyuningsih kepada CNBC Indonesia pada, Kamis (26/8/2021).

"Hari ini sesuai panggilan melalui media kita minta hadir di DJKN," ujarnya.

Menurut pengumuman di surat kabar nasional, agenda pemanggilan tersebut dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat.

"Agenda menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara nomor PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009 setidak-tidaknya sebesar Rp 2.612.287.348.912,95," tulis pengumuman tersebut.

Baca: 48 Obligor BLBI Utang Rp 111 T ke Negara Dipanggil Hari ini

Dalam pengumuman itu, Satgas BLBI menyatakan bila Tommy Soeharto dan pihak lainnya yang dipanggil tidak datang atau tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, mereka akan melakukan tindakan terhadap Tommy cs.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan utang Tommy kepada negara terkait skandal BLBI sebesar Rp 2,6 triliun dianggap masih kecil. Bahkan nilai utang tersebut ada yang lebih besar lagi mencapai belasan triliun rupiah.

"Adapun Tommy Soeharto utangnya sampai saat ini, berdasarkan perhitungan terkini, bisa berubah nanti setelah Tommy datang adalah Rp 2,6 T. Di atas itu banyak yang utangnya belasan triliun, ada Rp 7-8 triliun," jelasnya.

Skandal BLBI telah menyeret sebanyak 48 obligor dan debitur dengan nilai sebesar Rp 111 triliun. Pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengejar obligor tersebut, dipimpin oleh Rionald Silaban yang juga merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu.

"Seluruh totalnya itu ada Rp 111 triliun," ujar Mahfud.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Aset-Aset Tommy Soeharto yang 'Disikat' Jokowi