APBD Banyak Habis Bayar Gaji PNS, Apa Solusinya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya belanja APBD untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta keperluannya.

Apa solusinya?

"Ini kita mencoba terkait penataan, dan berhasil menata standarnya," ungkap Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan, Hamdani dalam acara Sarasehan 100 Ekonom secara virtual, Kamis (26/8/2021)

"Kalau standarnya itu tinggi sekali, kalau di daerah untuk legislasi. Ketika standarnya 1-2 juta tapi resesnya di DPR-nya dan kalau ditekan 400 ribu itu aktivitas banyak di daerah. Itu upaya penghematan-penghematan dan tekan standarnya tadi, supaya gak beragam lagi," jelas Hamdani.

Diketahui rata-rata anggaran belanja pegawai adalah 27,4% dari APBD. Provinsi Bangka Belitung paling besar belanja pegawainya, yaitu 35% dari APBD. Sementara yang terendah adalah Jawa Barat, yaitu 21,4% dari APBD.

Baca: Lama WFH, Akhirnya PNS Mulai 'Jalan-jalan' Lagi!

Kemendagri juga mengatur standar perjalanan dinas PNS. Sehingga belanja dari pemda juga lebih efisien. "Belanja daerah ditetapkan dengan standar yang sama. Perjalanan dinas berbeda-beda ada Rp 1-5 juta dan lain-lain. Sekarang sudah ditetapkan dengan standar yang sama, keseragaman dan gunakan aplikasi yang sama," paparnya.

Pemda diharapkan lebih mengarahkan dana ke pembangunan infrastruktur yang memberikan efek lebih besar terhadap masyarakat di daerah tersebut.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biang Kerok Serapan Anggaran Lelet Versi Gubernur Kaltim