Covid Masih Ganas, Kantor Pak Prabowo Harusnya 'Puasa' Dulu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mendapat tambahan anggaran Rp 15,7 triliun dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 118,2 triliun menjadi sebesar Rp 133,9 triliun dalam RAPBN 2022.

Sementara di tengah ketidakpastian karena pandemi Covid-19, anggaran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial justru diturunkan.

Di mana, anggaran Kementerian Kesehatan untuk tahun depan direncanakan hanya sebesar Rp 96,1 triliun atau turun 45,4% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 175,9 triliun.

Begitu juga dengan anggaran Kementerian Sosial yang anggaran belanjanya di tahun depan hanya diproyeksikan sebesar Rp 78,3 triliun atau turun 26% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 105,9 triliun.

Memandang hal tersebut, Ekonom Senior Faisal Basri memandang postur belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam menghadapi tantangan global di masa datang, tidak akan terantisipasi.

Melihat bahwa anggaran riset di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diturunkan 6,8% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 78,2 triliun menjadi sebesar Rp 72,9 triliun.

Begitu juga anggaran untuk mencegah adanya pemanasan global yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dimana anggarannya turun 26% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 105,9 triliun menjadi Rp 78,3 triliun.

Dalam mendukung ketahanan pangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memutuskan untuk menurunkan anggaran Kementerian Pertanian menjadi Rp 14,5 triliun atau lebih rendah dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 15,8 triliun.

Oleh karena itu, Faisal memandang perlu mengkritisi politik anggaran Jokowi kementerian di tahun depan.

"Untuk anggaran riset turun, untuk lingkungan hidup turun, pertanian turun. Yang naik Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN, yang direfocussing apa saya juga jadi pusing," jelas Faisal Basri dalam program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Jumat (20/8/2021).

Adapun untuk tahun anggaran 2022, belanja Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir naik dari Rp 183,4 miliar pada outlook APBN 2021 menjadi Rp 208,2 miliar pada RAPBN 2022.

"Kementerian Pertahanan bisa puasa, bukan artinya dipotong semua, tapi jangan naik dulu lah. Ini ada politik anggaran yang kelihatannya harus dikritisi," kata Faisal melanjutkan.

Seperti diketahui, Jokowi mengusulkan bahwa belanja seluruh kementerian dan lembaga (K/L) negara pada 2022 sebesar Rp 940,6 triliun atau turun 11,2% dibandingkan outlook belanja K/L dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.059,4 triliun.