Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pilihan kembali hidup bersama dengan corona merupakan salah satu pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbaru terkait penanganan Covid-19. Ini memberi sinyal bahwa era 'New Normal' baru kembali diterapkan.
"Bapak presiden memberikan arahan bahwa ke depannya bahwa mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan bapak presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan," kata Budi Gunadi beberapa hari lalu.
"Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa tetap menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman," lanjutnya.
Kemenkes akan mengatur enam aktivitas utama secara digital disertai penerapan protokol kesehatan. Keenam sektor itu adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan dan pendidikan.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa saat ini negara lain serta organisasi seperti WHO tengah menyiapkan panduan bagaimana hidup bersama Covid-19.
"Tak hanya RI hadapi ini. Negara lain dan organisasi seperti World Bank dan WHO menyiapkan panduan sisi kesehatan dan ekonomi. Pemerintah akan memantau kondisi demi mengambil kebijakan yang tepat, baik kesehatan pemulihan ekonomi," kata Wiku di Jakarta.
Menurut dia, upaya terbaik adalah bagaimana menjalani dinamika yang ada. Selain itu memaksimalkan upaya pengendalian untuk melakukan proteksi secara maksimal.
Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sejak pandemi Covid-19 masuk Indonesia pada Maret 2020 hingga Juli 2021, pemerintah sudah menghabiskan dana hingga Rp 885,28 triliun.
Ketidakpastian akibat Covid-19 yang masih menghantui menyebabkan besaran anggaran berubah mengikuti penyesuaian yang diperlukan.
Pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun yang ditujukan untuk enam kelompok program.
Keenam program tersebut adalah program kesehatan, perlindungan sosial, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, insentif usaha, stimulus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Serta stimulus korporasi.
Sampai akhir tahun, dan yang terealisasi untuk dana PC PEN 2020 hanya mencapai Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari pagu anggaran.
Rinciannya, realisasi program kesehatan sebesar Rp 63,51 triliun, perlindungan sosial Rp 220,39 triliun. Kemudian, sektoral k/l dan pemerintah daerah (pemda) Rp 66,59 triliun, dukungan UMKM Rp112,44 triliun, pembiayaan korporasi Rp 60,73 triliun, dan insentif usaha Rp 56,12 triliun.
Pada 2021, pemerintah kembali melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional ditambah Rp 55,21 triliun dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Angka tersebut naik 7,13% dibandingkan anggaran 2020.
Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini terkait penamaan program sedikit berbeda, meskipun secara substansi tidak jauh berbeda. Pemerintah mengelompokkan menjadi lima program yang lebih spesifik.
Lima program yang disasar pemerintah di antaranya program kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas.
Program UMKM dan korporasi pada 2020 terpisah dalam dua kelompok program berbeda. Sementara program kementerian/lembaga dan pemda pada 2020 diubah namanya menjadi program prioritas untuk tahun 2021.
Hingga 30 Juli 2021, realisasi penggunaan PC PEN mencapai Rp 305,5 triliun atau setara 41,02% dari pagu anggaran PEN yang sebesar Rp 744,75 triliun.
Secara rinci, penggunaan dana untuk program kesehatan sebesar Rp 65,5 triliun dari pagu Rp 214,95 triliun. Lalu, realisasi untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 91,84 triliun dari pagu yang sebesar Rp 187,84 triliun.
Kemudian, realisasi dana dukungan UMKM dan korporasi senilai Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 171,77 triliun. Selanjutnya, realisasi dana program prioritas Rp 47 triliun dari Rp117,94 triliun. Terakhir, realisasi program insentif usaha Rp 43,35 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.
