RI Butuh Rp3.700 T Atasi Hal Ini, Duitnya Ada Bu Sri Mulyani?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perubahan iklim kini telah menjadi perhatian seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengungkapkan untuk mengatasinya membutuhkan dana kurang lebih Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang.

Sri Mulyani mengungkapkan, masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Indonesia. Di satu sisi tetap harus mendorong perekonomian demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi.

"Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting," ujarnya dalam sebuah webinar, dikutip Rabu (11/8/2021). .

Kendati demikian, komitmen dalam mengantisipasi perubahan iklim tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Pemerintah kata dia, akan berkomitmen untuk mengakselerasi dalam mengantisipasi perubahan iklim.

"Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

"Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Baca: PBB Warning, Ancaman Lebih Buruk dari Covid Makin Nyata

Pemerintah pun saat ini sudah akan memulai dengan misi pengurangan karbon melalui pajak karbon. Hal ini telah diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam draft RUU KUP yang diterima CNBC Indonesia, pemerintah berencana bakal menerapkan pajak karbon mulai tahun depan dengan tarif minimal Rp 75 per kilo gram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Sri Mulyani dalam sebuah webinar yang berbeda menerangkan, dalam menentukan besaran pajak karbon pihaknya harus menentukan terlebih dahulu targetnya, mulai dari mengidentifikasi mana karbon yang berasal dari kehutanan, energi, agrikultur, pertanian, atau semua hal yang berkontribusi pada tingkat polusi.

"Kita harus perkuat ekosistem untuk pasar karbon dan Indonesia menginisiasi pasar karbon, menyiapkan mekanisme pasar dan memperkenalkan harga-harga dan juga pajak karbon. Semua adalah perencanaan yang mulai disosialisasikan," jelas Sri Mulyani.

Indonesia sendiri telah mengembangkan sumber instrumen pembiayaan inovatif yang telah dilakukan seperti green bond, green sukuk, pembentukan SDG Indonesia One, dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Green Bond dan Green Sukuk merupakan obligasi dengan kaidah syariah sepenuhnya digunakan untuk membiayai proyek hijau yang berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kini diketahui, Sri Mulyani tengah mempersiapkan Sustainable Development Goals (SDGs) bond. Saat ini sedang dalam tahap review oleh lembaga internasional.

"SDGs bond ini sekarang sudah di dalam tahap review oleh eksternal reviewer," ujarnya dalam ESG Capital Market Summit, dikutip Rabu (11/8/2021).

Menurutnya, SDGs bond dibentuk oleh pemerintah setelah sukses dengan green bonds atau pembiayaan hijau yang dibentuk pada tahun 2018 lalu.

Baca: Ada yang Lebih Ngeri Pasca Covid, China Beberkan Persiapannya

Adapun SDGs bond akan memiliki skema yang sama dengan green bond, yakni digunakan untuk pembangunan berkelanjutan atau proyek-proyek yang ramah lingkungan sesuai dengan standar internasional. Ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.

"Sama seperti penerbitan green bonds kita yang kita direview secara internasional, apakah instrumen ini mencerminkan komitmen dari projek yang sustainable dan sesuai dengan prinsip-prinsip climate change," jelas Sri Mulyani.

Untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan ini, ia menuturkan membutuhkan perkiraan anggaran US$ 5-7 triliun. Anggaran yang sangat besar sehingga partisipasi swasta dan dana internasional dibutuhkan untuk memenuhinya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saat Sri Mulyani Sebut RI Jadi Sorotan Dunia Soal Ancaman Ini