Terungkap, Alasan Menkeu Tarik Anggaran Vaksin Daerah Rp1,9 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) perihal anggaran vaksinasi Rp 1,96 triliun yang tidak dijalankan.

Berdasarkan penuturan kedua asosiasi tersebut, secara prinsip pemerintah daerah mendukung pelaksanaan vaksinasi. Hanya saja, pemerintah daerah kesulitan merealisasikannya karena vaksinator atau petugas yang menyuntikan vaksin tidak tersedia.

"Yang jadi pertanyaan kepala daerah itu, di mana nakesnya. Itu hal yang jadi perhatian bersama, termasuk rekan-rekan kami di Kemenkes," jelas Adrian dalam konferensi pers, Senin (19/7/2021).

Kendati demikian, saat ini pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan vaksinasi di daerah dengan melibatkan TNI, Polri dan bidan BKKBN.

Saat ini, penganggaran untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah tersebut, kata Adrian masih terus dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan. Berapa usulan dari Polri, TNI, dan BKKBN untuk pelaksanaannya. Anggaran tersebut nanti diambil dari DAU dan DBH di daerah.

Baca: Tito Rilis SE Penertiban PPKM & Percepatan Vaksinasi, Simak!

"Terhadap upaya percepatan tersebut, nanti akan diambil dananya dari DAU dan DBH. Berapa vaksinator yang dilibatkan dan di daerah mana saja mereka dilibatkan," ujarnya.

"Dari situ kan dihitung unit cost, yang akan di-intersect, uangnya dibayarkan dulu dari APBN. Setelah dihitung vaksinator dari TNI, Polri dan BKKBN dan dananya dipotong dari DAU dan DBH," kata Ardian melanjutkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana menarik anggaran sebesar Rp 1,96 triliun yang seharusnya bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan vaksinasi.

Vaksinasi di daerah-daerah, kata Sri Mulyani, akan dilakukan oleh TNI, Polri dan Bidan BKKBN. Dengan begitu target vaksinasi 2-3 juta sehari bisa terealisasi. Adapun target TNI-Polri sebanyak 30 juta yang divaksin dan bidan BKKBN 37 juta yang divaksin.

"Ini berarti akan diberikan anggaran untuk vaksinasi dengan tenaga-tenaga tambahan Rp 1,96 triliun. Sebenarnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi," ujarnya pada konferensi pers Sabtu (17/7/2021).

"Mendengar keluhan TNI, operasi vaksin yang harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Kita akan berikan dan anggaran di daerah akan ambil langsung sebelum kita transfer, namanya di intersect," kata Sri Mulyani melanjutkan.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article LCS Kurangi Ketergantungan Terhadap Dolar