Sri Mulyani Butuh 4.847 PNS Baru Sampai 2024!

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
19 July 2021 11:20
Sri Mulyani dalam keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna, Jakarta, (5/7/2021). (Dok: Tangkapan layar Youtibe Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membutuhkan tambahan pegawai sebanyak 4.847 orang hingga lima tahun ke depan. Ini untuk memenuhi proyeksi jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 79.209 orang.

Jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kementerian Keuangan ini tertuang dalam rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 87 tahun 2021.

Adapun saat ini jumlah ASN di Kementerian Keuangan per 31 Desember 2020 tercatat 81.971 orang. Jumlah ini sudah dikurangi dengan jumlah ASN pensiun, keluar dan rekrutmen baru.


Adapun kebutuhan pegawai baru sebanyak 4.847 orang tersebut terdiri dari penambahan pegawai sebanyak 1.522 orang di 2020, 1.168 orang di 2021, 1.197 orang di 2022, dan 364 orang di 2023 serta penambahan 596 orang di 2024.

"Proyeksi kebutuhan sumber daya manusia aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan kondisi existing sumber daya manusia Kementerian Keuangan," tulis PMK tersebut yang dikutip Senin (19/7/2021).

Sementara itu, untuk kebutuhan ASN di jajaran Kementerian Keuangan pada tahun 2020 dan 2021 ini dipenuhi dari para lulusan PKN STAN. Sedangkan untuk rekrutmen jalur umum ditiadakan.

Namun, untuk kedepannya, Kementerian Keuangan akan tetap melakukan perekrutan calon ASN melalui jalur umum. Perekrutan jalur umum ini dilakukan jika tidak bisa dipenuhi dari PKN STAN.

"Kementerian Keuangan masih dapat mengisi kebutuhan dari jalur rekrutmen umum (fresh-graduate) non PKN STAN secara selektif dan terbatas. Rekrutmen tersebut utamanya pada kompetensi tertentu yang tidak dapat disediakan dari internal organisasi, baik melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), redistribusi, maupun pengembangan sumber daya manusia internal."


[Gambas:Video CNBC]

(mij/mij)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading