Pemda Minta 50% Keuangan Negara Dikelola Daerah, DPR Setuju!
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
08 July 2021 20:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengusulkan agar di dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), 50% keuangan negara dikelola oleh daerah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (8/7/2021).
Isran mengungkapkan bahwa RUU HKPD tidak jauh berbeda dengan wacana RUU Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang sebelumnya sempat digaungkan oleh pemerintah, namun pada akhirnya tidak diwujudkan oleh pemerintah.
Menurut Isran, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa semua kegiatan di daerah adalah kewenangan di daerah.
Pasalnya, segala kegiatan pengelolaan pembangunan, kata Isran, ada di daerah, termasuk sumber-sumber pendapatan itu berasal dari daerah.
"Kami hanya menyarankan, saya sebagai Gubernur Kalimantan Timur, supaya keuangan negara itu paling tidak 50% yang diserahkan dan dikelola daerah," ujarnya.
"Sedangkan pusat hanya mengelola Kementerian/Lembaga, termasuk utang negara. Misalnya, Kementerian Luar Negeri, Kemenkeu, Kemenag, Kemenkumham, dan lain sebagainya, itu adalah pusat," ujarnya lagi.
Isran juga berkaca dari Negeri Tirai Bambu, China, bahwa anggaran di daerah bahkan mendapatkan porsi yang lebih besar, yakni 70% dan 30% dikelola pemerintah pusat.
"Kalau di Indonesia ini yang sebaliknya, 30% dikelola daerah, tapi pusat 70%. [...] Bagaimana kita ingin dapat sumber pembiayaan yang memadai, kalau keuangan yang kita miliki saat ini ketergantungan atau berasal dari TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa)," tuturnya.
Karena ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat itu, kata Isran mengakibatkan anggaran pembangunan untuk pelayanan publik untuk masyarakat di daerah justru minim.
"Akibatnya mengecilnya anggaran-anggaran kegiatan pembangunan (di daerah)," ujarnya.
Next Page
DPR Dukung Penuh
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular