Sultan Yogya Usul Lockdown, Anies Minta Warga Diam di Rumah

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Rasyid Baswedan merilis pernyataan terbaru perihal lonjakan kasus Covid-19 belakangan.

Menurut Sri Sultan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.

"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," ujarnya di kantor Gubernur DIY, Komplek Kepatihan, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021).

Sri Sultan menjelaskan, pemerintah selama ini telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan virus corona di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan, lanjut dia, ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, kasus baru Covid-19 di DIY di atas 500 orang.

"Kemarin (Ingub Nomor 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kelurahan harus sampai atasan (camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep apa meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown," kata Sri Sultan.

Baca: Covid-19 'Meledak', Dokter Pilih-Pilih Pasien untuk Ditangani

Ia melihat peningkatan kasus positif yang naik tersebut tak terlepas dari kedisiplinan masyarakat. Itu diperkuat dengan tracing yang tertular dari kasus positif.

"Selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin," ujarnya.

Solusi lokcdown, lanjut Sultan, juga mempertimbangkan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan di DIY. Seminggu lalu, BOR di DIY masih 35%. Namun seminggu terakhir meningkat menjadi 75%.

"Karantina di rumah selama tidak punya toilet sendiri satu keluarga pasti kena gitu. Kalau nggak punya toilet sendiri juga ke tetangga yang bisa nular dan sebagainya. Sehingga kita ketati. Mereka sekarang mobil tidak disiplin. Nek ora ya wis (kalau tidak bisa disiplin). Lockdown aja gitu nggak ada pilihan," katanya.

Aturan lockdown itu tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 4. UU itu menegaskan karantina wilayah atau yang sering disebut lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat/menteri terkait.

Bila ada kepala daerah yang gegabah mengambil keputusan lockdown sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pidana menanti mereka. Aturan ini bersifat khusus mengesampingkan hukum.

"Dalam pidana berlaku lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai UU khusus sepanjang terdapat ketentuan pidana, maka inilah yang diberlakukan," kata pakar ilmu perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/3/2020).

Sementara itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 93. Sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang mengambil kebijakan lockdown adalah pidana maksimal 1 tahun penjara dan atau denda Rp 100 juta.

"Sehingga setiap orang yang melanggar pasal ini, termasuk kepala daerah, bisa dikenai ketentuan pidana sesuai Pasal 93," jelas Bayu.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini


Sementara itu, Anies menganjurkan agar warga DKI Jakarta membatasi aktivitas di luar rumah ketika weekend. Anjuran ini berdasarkan kesepakatan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran beserta Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji di kantornya hari ini.

"Jadi kita menganjurkan kepada seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya hari Sabtu Minggu besok untuk di rumah saja, menganjurkan. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan mendasar," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021).

"Bukan hanya Sabtu Minggu, ini kebetulan besok hari Sabtu Minggu adalah hari libur maka gunakan untuk di rumah. Ini kesempatan bagi kita semua untuk sama sama keluarga tidak berpergian, mengurangi aktivitas yang berpotensi ada penularan," tegasnya.

Baca: Makin Ngeri Pak Anies! Covid-19 DKI Tambah 4.144 Kasus Sehari

Eks Mendikbud itu kembali mengingatkan soal ketaatan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 ketika beraktivitas. Dia meminta warga hanya keluar rumah jika ada keperluan mendesak.

"Jadi kita berharap masyarakat untuk bersama-sama menyadari bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi karena itu kurangi kegiatan di luar rumah, kurangi aktivitas yang berpotensi interaksi sehingga bisa terpapar. Pada intinya taati seluruh prokes gunakan masker, jaga jarak kemudian cuci tangan dan di hari-hari ke depan kecuali kebutuhan mendesak tetap saja di rumah," ujar Anies.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Kukuhkan Gubernur & Wakil Gubernur DIY 2022-2027