Epidemiolog: Kerumunan Tanah Abang Bisa Potensi Seperti India

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
02 May 2021 19:45
Suasana pengunjung di Pasar Tanah Abang, Minggu, 2/5. Pasar Tanah Abang, (CNBC Indonesia/Muhammmad Sabki)
Foto: Suasana pengunjung di Pasar Tanah Abang, Minggu, 2/5. Pasar Tanah Abang, (CNBC Indonesia/Muhammmad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membeludak sejak Sabtu (1/5/2021) hingga Minggu (2/5/2021) hari ini. Meski sebagian besar mengenakan masker, pengunjung berdesak-desakan tanpa mempedulikan aturan jaga jarak.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Dr. Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan kerumunan seperti itu dapat memicu kasus besar seperti yang terjadi di India saat ini.

"Sebenarnya kondisi di Indonesia ini menyeramkan. Jadi jangan dianggap laporan jumlah kasusnya turun, berarti memang sudah berkurang yang terpapar. Tidak seperti ini. Di kerumunan manapun, risiko paparan Covid-19 sudah pasti akan meningkat," kata Tri dalam panggilan telepon dengan CNBC Indonesia pada Minggu sore.

Jika kerumunan seperti ini terus terjadi, menurutnya Indonesia bisa saja bernasib sama seperti India, yang kasus infeksi dan kematiannya membeludak akibat tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Indonesia punya potensi (sama seperti India). Kalau Pemerintah Indonesia, baik pusat dan daerah, begini terus, tidak meningkatkan tes, kontak tracing, dan tidak memberlakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, ya ini tinggal masalah waktu. Suatu saat 'bom'-nya bakal meledak. Tapi ya saya tidak berharap tidak separah India, tapi Indonesia punya potensi yang sama," katanya.

Sebelumnya Tri mengatakan kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang merupakan efek dari kasus infeksi corona dan pasien Covid-19 di rumah sakit yang seolah-olah menurun.

"Itu propaganda dari pemerintah yang meningkatkan orang untuk beraktivitas seenaknya. Akibatnya bisa terjadi kerumunan dan penularan yang banyak seperti India," lanjutnya,

Tri memaparkan jika dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah harus bertanggung jawab berdasarkan undang-undang.

"Seharusnya pemerintah melakukan social distancing sedang, tidak ada tawar-menawar. Tetapi yang dilakukan sekarang PPKM atau social distancing ringan. Menurut saya, yang seperti ini tidak bisa menurunkan penularan Covid-19 saat ini," tukasnya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article India Ratakan Gedung Pencakar Langit Tak Berizin

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular