Mahfud MD Bilang Ekonomi RI Ada Kemajuan Meski Banyak Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjadi pembicara dalam webinar "Tadarus Demokrasi" dengan tema "Ekonomi dan Demokrasi" pada, Sabtu (1/5/2021).

Dalam paparannya, Mahfud meminta masyarakat mengapresiasi kemajuan bangsa meskipun ada sejumlah masalah seperti korupsi.

"Tentu saja kita tidak boleh (menyebut), misalnya, negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya, tidak boleh kita terlalu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan. Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki, tapi kemajuan yang telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan," ujarnya.

Mahfud menceritakan, pada saat Indonesia belum merdeka, hampir semua penduduk miskin hingga diperkirakan mencapai 99%. Angka kemiskinan itu, lanjutnya, terus berkurang pada akhir masa pemerintahan presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan RI, yaitu, Sukarno menjadi 54%.

Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, Mahfud mengatakan, tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 18%. Angka tersebut semakin menurun di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai 11,7% hingga era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 9,7%.

Baca: Bukan Indonesia! Hiperinflasi, Negara Ini Nyaris Bangkrut

"Artinya apa, ada kemajuan meskipun banyak korupsinya karena negara Indonesia ini kaya raya. Kalau dikelola meskipun secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat, apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," ujarnya.

Eks Menteri Pertahanan itu pun bicara soal relasi demokrasi dan hukum dalam suatu negara. Konfigurasi politik yang timbul, kata Mahfud, berpengaruh terhadap sikap hukum yang ada.

"Saya selalu mengatakan begini, korupsi itu selalu dilihat sebagai sesuatu fenomena pelanggaran hukum. Tetapi dalam disertasi saya, itu sebenarnya hukumnya akan baik atau jelek, baik pembuatan substansi hukumnya maupun penegakannya, itu tergantung pada demokrasinya," kata Mahfud.

"Kalau demokrasinya berjalan baik, hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, hukum juga akan buruk. Konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Kemudian konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemonik maka hukum akan menjadi sangat sangat konservatif," lanjutnya.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mahfud MD, Dana Otsus Papua & Modus Judi di Singapura