THR PNS Segera Cair, Bisakah Ekonomi RI Tumbuh 7%?

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu yang dinantikan saat momen Ramadan dan hari raya Idul Fitri adalah cairnya Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam tradisi masyarakat Indonesia, THR biasanya digunakan untuk berbagai hal mulai dari berbelanja kebutuhan makanan, sandang, mudik, hingga 'salam tempel' dengan keluarga dan sahabat sehingga aktivitas ekonomi bergeliat.

Meskipun dalam keadaan masih pandemi, pemerintah memutuskan untuk mencairkan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI. Anggaran yang dialokasikan untuk pegawai Kementerian dan Lembaga, ASN, TNI dan POLRI mencapai Rp 7 triliun berdasarkan DIPA.

Untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan anggaran sebesar Rp 14,8 triliun dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran senilai Rp 9 triliun. Jika ditotal semua anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 30,8 triliun. 

Selain THR untuk para pengabdi negara, pemerintah juga mewajibkan swasta untuk membayarkan THR secara penuh kepada karyawannya. Pemerintah juga sudah memberikan peringatan bagi oknum yang nakal dan menyeleweng dari instruksi pemerintah dan akan menindak tegas. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan jika pihak swasta juga membayarkan kewajibannya kepada karyawan berupa pencairan THR maka nilainya bisa mencapai Rp 150 triliun atau setara dengan 1% output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB). 

Airlangga optimistis pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Tanah Air bisa tembus 7% (yoy). Namun ada yang menarik dicermati dari proyeksi sang Menko.

PDB bisa terungkit 1% itu seharusnya jika 100% dana THR dibelanjakan oleh masyarakat. Ini tentu saja masih menggunakan kalkulasi yang sederhana mengingat total output perekonomian nasional itu nilainya kurang lebih juga berada di kisaran Rp 15 kuadriliun. 

Namun sekali lagi seberapa banyak dari THR yang dibelanjakan juga sangat tergantung pada keputusan masyarakat sebagai konsumen sekaligus pelaku ekonomi. Jika porsi yang dibelanjakan besar maka syukurlah roda ekonomi bisa muter lebih kencang.

Namun kalau masyarakat lebih memilih untuk mengendapkan uangnya di tabungan atau deposito tentu saja sulit untuk mengungkit perekonomian. Apa yang membuat Airlangga begitu optimistis adalah data konsumsi masyarakat di bulan April.

Menurutnya pertumbuhan belanja masyarakat mencapai 32,48%. Tumbuh jauh lebih tinggi dari kondisi di bulan Februari 2021 yang masih di kisaran zona netral atau nol persen. Hal ini didukung dengan kebijakan tebar insentif pemerintah lewat diskon PPnBM untuk mobil dan relaksasi PPN di sektor properti. 

Mandiri Institute dalam risetnya juga menyebutkan hal serupa dengan yang disampaikan oleh Airlangga. Indeks nilai belanja masyarakat Tanah Air cenderung terus meningkat di atas level pra-pandemi yang mengindikasikan pemulihan level belanja masyarakat sejak awal 2021 hingga saat ini.

Sumber : Mandiri Index Spending by Mandiri Institute

"Seperti pada 2020, momentum bulan Ramadan dan Lebaran dapat menjadi pendorong belanja masyarakat dalam beberapa waktu ke depan." tulis Mandiri Institute dalam kajian risetnya. 

Semua komponen belanja masyarakat mulai dari ritel, restoran, kebutuhan rumah tangga, produk kesehatan dan fashion terus meningkat. Jika melihat hal ini maka optimisme ekonomi akan terdongkrak di kuartal kedua bukanlah hal yang berlebihan. 

Halaman Selanjutnya --> Siasat Pemerintah Dongkrak Ekonomi Tanpa Mudik

Namun tahun 2021 aktivitas dan mobilitas publik dibatasi oleh pemerintah lewat kebijakan pengetatan mudik. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko terjadinya penularan Covid-19 meski vaksinasi terus digenjot. 

Hanya saja jika berbicara pada angka jumlah orang yang divaksinasi secara penuh baru 7,4 juta orang maka masih sangat kecil karena hanya 2,7% dari total populasi masyarakat RI, sementara target pemerintah berada di angka 60%-70%. 

Kecepatan mutasi virus yang tinggi dan menjadi lebih menular juga jadi pertimbangan untuk tak segera membiarkan aktivitas ekonomi berjalan normal seperti sediakala. Pemerintah harus menemukan formula yang tepat untuk fine tuning permasalahan kesehatan dan ekonomi. Harus tahu kapan ngegas dan ngerem. 

Sektor ekonomi berbasis mobilitas seperti pariwisata dan perhotelan hingga transportasi masih akan menjadi sektor yang tertekan. Aliran konsumsi juga kemungkinan tidak akan merata. 

Daerah-daerah non-urban berpotensi kehilangan momentum pertumbuhan yang tinggi saat mudik lebaran diharamkan. Namun untuk mendongkrak konsumsi sebagai tulang punggung perekonomian, selain mencairkan THR pemerintah juga memberikan diskon gratis ongkos kirim saat perayaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Setidaknya ada anggaran senilai Rp 500 miliar atau setara dengan 2,5% dari target transaksi Harbolnas tahun ini. Rencananya Harbolnas sendiri akan diselenggarakan mendekati hari raya lebaran yaitu H-10 dan H-5. Ini akan menjadi ajang bagi e-commerce dan para merchant yang mayoritas adalah UMKM meraup cuan.

Antusiasme masyarakat RI untuk berbelanja online terus meningkat yang tercermin dari kenaikan tajam nilai transaksi Harbolnas sejak pertama kali diluncurkan. Pada 2013 transaksi hanya mencapai Rp 740 miliar. Tahun lalu tembus Rp 11,6 triliun. Artinya ada peningkatan hingga 16x dalam 7 tahun.

Nilai transaksi pada Harbolnas tahun ini ditargetkan naik hampir dua kali dari tahun lalu. Targetnya, transaksi bisa tembus Rp 20 triliun. Ekspektasi target tersebut dapat tercapai bisa dibilang cukup tinggi.

Kombinasi stimulus gratis ongkir dan pencairan THR akan semakin menggeliatkan perekonomian di kuartal kedua. Momennya memang tepat. Secara spesifik kue ekonomi digital domestik akan semakin membesar.

Menyandang nama yang seksi dan keren, ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan pesat meninggalkan kawan-kawannya di kawasan Asia Tenggara. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2019 hasil studi Google, Temasek dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia tumbuh 49% per tahun sejak 2015-2019.

Indonesia jadi jawara di kawasan Asia Tenggara mengalahkan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam yang tumbuh kurang dari 40% dalam lima tahun terakhir.

Hingga tahun 2019, nilai ekonomi digital Indonesia berdasarkan Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$ 40 miliar atau hampir 4% dari PDB nominal Indonesia tahun 2018 lalu. Ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh dan mencapai nilai US$ 133 miliar pada 2025.

Stimulus kali ini diharapkan bisa merembet ke berbagai sektor mata rantai ekosistem digital e-commerce seperti logistik, hingga uang elektronik. Tak sampai di situ momen lebaran dengan THR juga diharapkan bisa mendongkrak penjualan ritel yang selama setahun lebih berada di zona kontraksi.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(twg/twg)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Kaget! PNS Bisa Terima THR di Waktu Tak Bersamaan