Luhut Ingin KPK Masuk Proyek Kereta Cepat JKT-BDG, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut masuk dalam perencanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini diungkapkan pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Satranas PK 2021 - 2022 secara virtual, Selasa (13/4/2021).

"Kita lihat proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung. Banyak yang bisa dihemat dari sana, kalau KPK ikut dalam perencanaan. Melihat sendiri," kata Luhut.

Luhut menjelaskan supaya banyaknya mega proyek di Indonesia yang sedang berjalan saat ini butuh pengawasan dan pencegahan. Agar tidak menjadi bahan korupsi ke depan. Makanya ditekankan KPK juga harus fokus pada pencegahan bukan pada penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pilihan Redaksi Gempa Malang, BRI Terus Salurkan Bantuan Bagi Para Korban Restoran Boleh Buka Sampai 22.30, Saham Restoran Malah Ambles

"Maaf kalau boleh sedikit terbuka, OTT itu menurut saya wah-nya tidak ada, tidak seperti yang kita harapkan membuat orang yang korupsi kapok," jelasnya.

Dia meminta pada jajaran KPK untuk mengedepankan pencegahan. Jangan dibiarkan orang melihat kesempatan untuk melakukan korupsi. Luhut bercerita dari 7 tahun di kabinet ini pencegahan korupsi baru berjalan saat -saat ini saja.

Tidak hanya proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Luhut juga meminta KPK masuk dalam mega proyek lainnya, seperti Pelabuhan Single Window di Batam, lumbung ikan, juga Batam Logistic Ecosystem (BLE).

"Saya mau KPK ikut di dalam ini supaya jalan. Karena banyak yang mau ini tidak jalan untuk proyek BLE. Kenapa karena itu sumber korupsi sangat banyak," jelas Luhut.

Ia bilang KPK bisa memainkan peran penting pencegahan sehingga bisa menurunkan kasus korupsi di Indonesia selain OTT. Luhut bilang bila korupsi dapat ditekan, tentu bisa menciptakan penghematan dan efisiensi pembangunan.

"KPK ini super sakti kalau bisa memainkan peran peran yang pas terkait pencegahan tentu bisa menurunkan korupsi, tapi kalau hanya penindakan terus itu tidak akan arif," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bocoran Terbaru Jalur KA Cepat Jakarta-Surabaya, Ternyata Lewat Sini