Istri Ditalak Suami Dapat 'Jatah' Duit, Berapa Sih Gaji PNS?

Redaksi CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
22 March 2021 12:20
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota (CNBC Indonesi/Muhammad Sabki)
Foto: Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota (CNBC Indonesi/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Para istri yang diceraikan suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), maka diperbolehkan untuk menuntut setengah dari gaji mantan suami.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini telah diperbaharui dengan beberapa penyempurnaan melalui PP 45/1990.

Dalam beleid aturan tersebut tertulis dengan jelas bahwa istri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS masih memiliki hak gaji suami. Apalagi, jika perceraian terjadi atas kehendak sang suami.

"Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS, pria ini wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya," bunyi Pasal 8 Ayat 1 PP 10/1983.

Meski demikian, apabila perceraian merupakan atas kehendak sang istri, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan sebagian gaji yang berasal dari bekas suaminya.

Selain itu, hak gaji untuk istri pun tidak bisa diberikan apabila perceraian terjadi karena istri melakukan perbuatan zina, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dan istri meninggalkan suami tanpa izin selama dua tahun.

Dalam PP 10/1983, disebutkan bahwa pembagian gaji kepada eks istri PNS tidak berlaku apabila inisiatif dilakukan pihak istri. Namun, PP 45/1990 mengatur ketentuan yang bisa menghapuskan ketentuan tersebut.

Istri yang meminta cerai akan tetap mendapatkan pembagian gaji dengan alasan dimadu, suami melakukan zina, hingga suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin.

Selain itu, jika suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, serta suami yang meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah.

Halaman Selanjutnya, >>>>>>> Berapa Gaji PNS Saat Ini?

Untuk gaji pokok, semua PNS akan mendapatkan besaran yang sama sesuai golongannya. Besaran gaji pokok PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Gaji pokok dengan golongan terendah tercatat Rp 1.560.800 hingga tertinggi Rp 5.901.200.

Gaji pokok PNS memang tidak besar, namun yang membuat penghasilan bisa mencapai puluhan juta adalah tunjangan yang diberikan. Mulai dari tunjangan istri, anak hingga kinerja.

Tunjangan kinerja PNS lah yang menentukan berapa total penghasilan yang diterima setiap bulannya. Tunjangan kinerja ditentukan oleh peraturan Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).

Saat ini yang diketahui memiliki tunjangan kinerja terbesar adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tunjangan PNS DJP ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015.

Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Berikut rincian Gaji Pokok PNS berdasarkan PP Nomor 15/2019:

Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500


Golongan II:

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000


Golongan III:

IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000


Golongan IV:

IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000

IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular