Hambalang: Misi Pembangunan atau Retorika Politik (Lagi)?

Jakarta, CNBC Indonesia - Hambalang kembali menjadi pembicaraan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membangkitkan proyek kompleks olahraga bernilai Rp 2,5 triliun itu. Wacana serupa sempat dimunculkan pada 2016. Hanya manuver politik.

Pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga nasional (P3SON) Hambalang dimulai pada 2010 dan setahun kemudian disetop setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus praktik korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat.

Kala itu PT Adhi Karya Tbk menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara di proyek Hambalang mencapai Rp 706 miliar, berdasarkan hasil audit investigasi BPK pada periode 2012 - 2013.

Jumlah kerugian tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi, Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran yang digelembungkan hingga Rp 514 miliar. Akibatnya, proses pengerjaan proyek pun dihentikan.

Namun tahun ini, pemerintahan Jokowi mengumumkan rencananya untuk meneruskan proyek bermasalah tersebut. Rencana tersebut terkuak setelah rapat terbatas (Ratas) antara Jokowi dengan beberapa menteri, termasuk di antaranya Menteri Pemuda dan Olahaga Zainudin Amali.

"Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlit senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding," kata Zainudin dalam keterangan pers, Senin (15/3/2021).

Baca: Hambalang: Proyek Mangkrak SBY yang Mau Dibangkitkan Jokowi

Rencana untuk kembali melanjutkan proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang tercantum dalam agenda besar Desain Olahraga Nasional. Hambalang, bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah.

Pemerintah, lanjut dia, akan membangun 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah, terutama menyasar anak-anak dan remaja. "Yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP, SMA," kata Zainudin.

Saat pertama kali dicanangkan SBY selaku presiden saat itu, proyek yang berlokasi di Bogor Jawa Barat tersebut digadang-gadang bakal menjadi salah satu pusat pelatihan olahraga terbesar nasional, yang bertaraf internasional.

Namun kasus korupsi di proyek itu menjadi ironi terbesar Partai Demokrat, karena melibatkan eks Menpora era Presiden SBY Andi Mallarangeng, eks Direktur Operasional Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor, dan eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Tahun ini, rencana melanjutkan proyek Hambalang pun menjadi terdengar seperti lagu usang yang diputar kembali, berbarengan dengan manuver Ketua Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko di internal Partai Demokrat yang berujung kritikan Partai Biru tersebut.

Sebelumnya pada 2016, Jokowi melakukan blusukan dengan mengunjungi situs proyek Hambalang, yang penuh ilalang tersebut, bersamaan dengan agenda mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan blusukan bertajuk "Tour de Java."

Manuver Jokowi saat itu memiliki daya rusak yang cukup kuat secara politik, karena publik menafsirkannya sebagai sindiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Partai Demokrat yang saat itu gencar melakukan kritik ke pemerintah.

Namun dalam konteks tata pemerintahan, manuver Jokowi saat itu juga dinilai positif, karena terdengar seperti upaya menyelamatkan proyek yang dibiayai APBN agar terus berlanjut dan akhirnya memberikan kemanfaatan bagi bangsa.

"Presiden oke kita akan bangun Hambalang tapi beberapa syarat harus dipenuhi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, Senin (2/5/2016), sebagaimana dikutip detik.com.

Basuki mengklaim pihaknya sudah menerima laporan evaluasi dari tim independen yang berisi para pakar dari berbagai universitas sebelum mengambil keputusan melanjutkan proyek tersebut. Namun, dia memperkirakan aktivitas pengerjaan baru bisa dimulai pada 2017.

Nyaris empat tahun berselang, pernyataan Basuki dan Jokowi tersebut tidak terwujud. Tak ada upaya meneruskan proyek yang dihentikan KPK tersebut, apalagi upaya penyelamatan. Ibaratnya, yang berhasil dari misi Jokowi 2016 itu cuma pukulan politik, dan bukan kinerja riil.

Kini, Jokowi lagi-lagi meminta bawahannya melanjutkan proyek tersebut. Kepala negara memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek, dan juga audit teknis yang mencakup kelayakan proyek secara struktur.

Manuver tersebut dilakukan bersamaan dengan lontaran kritik SBY sebelumnya, mengenai gencarnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi manakala pendapatan pajak pemerintah anjlok-yang otomatis berujung pada kenaikan risiko utang.

Adakah jaminan Presiden benar-benar tulus hendak membangun sektor olahraga nasional dengan menyelesaikan proyek Hambalang? Sejauh ini masih buram. Belum ada alokasi pendanaan dan tender untuk menunjuk kontraktor.

Yang sudah jelas terlihat adalah fakta bahwa lima tahun lalu Jokowi memakai proyek mangkrak itu sebagai serangan politik.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ags/ags)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hambalang: Proyek Mangkrak SBY yang Mau Dibangkitkan Jokowi