Bank Sentral Singapura Beri Warning soal Myanmar, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Singapura melalui bank sentral telah memberitahu beberapa perusahaan keuangan di negara itu untuk waspada terhadap transaksi atau aliran dana yang mencurigakan antara negara kota itu dengan Myanmar.

Dikutip Reuters, Kamis (4/3/2021), dalam surat edaran 25 Februari, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengingatkan semua kepala eksekutif lembaga keuangan tentang perlunya langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat dalam situasi yang sangat beresiko ini.

Pilihan Redaksi Alert! Myanmar Makin Berdarah, 38 Tewas, 4 Anak-anak Menyedihkan, 50 Lebih Nyawa Telah Melayang di Demo Myanmar PBB Ancam Isolasi Junta Militer Myanmar

Langkah itu dilakukan di tengah demonstrasi massal selama berminggu-minggu di Myanmar setelah militer merebut kekuasaan.

"Mengingat perkembangan di Myanmar, FI diingatkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola setiap risiko yang timbul dari aktivitas bisnis dan hubungan pelanggan mereka, termasuk risiko reputasi, hukum dan operasional," kata MAS.

Para aktivis pro-demokrasi berjanji pada Kamis untuk mengadakan lebih banyak demonstrasi di negara seribu pagoda itu setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan 38 orang telah tewas dalam hari kerusuhan paling kejam sejak kudeta militer bulan lalu.

Posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dan pusat perdagangan terkemuka dunia membuatnya sangat rentan terhadap pencucian uang karena arus lintas batas yang besar. Singapura memiliki hubungan dekat dengan Myanmar dan merupakan salah satu investor asing terbesar di negara itu setelah China.

Dalam surat edaran tersebut, MAS mendesak lembaga keuangan untuk terus memantau situasi yang berkembang pesat di Myanmar, termasuk sanksi sepihak yang diberlakukan oleh yurisdiksi lain.

Singapura menyampaikan kekhawatirannya yang tinggi akan situasi di Myanmar. Negara kota yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong itu pernah meminta militer Myanmar untuk menahan diri dan membebaskan aktivis demokrasi yang juga pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Selain Singapura, beberapa negara dan organisasi juga telah beraksi terhadap Myanmar dengan menjatuhkan beberapa sanksi. Dengan sanksi-sanksi ini, Myanmar dipastikan tidak akan mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan negara itu.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer melancarkan kudeta dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, mengakhiri era demokrasi selama satu dekade terakhir dan memicu protes massa setiap hari.

Militer melakukan hal ini karena mereka merasa pemilu yang dimenangkan kubu Suu Kyi pada November lalu adalah pemilu yang penuh kecurangan. Maka itu, militer menyatakan keadaan darurat selama setahun ke depan dan mengambil alih kekuasaan. Selain itu mereka berjanji akan mengadakan pemilu ulang.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Indonesia & Singapura Minta Warganya Tinggalkan Myanmar