Saat Jadi Gubernur, Ahok Sebut Mal di Kemang Salah Total!

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden ke-10 & 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menuding banjir di Kemang, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu tak lepas dari keberadaan Mal Lippo Kemang Village.

Menurut JK, lokasi tersebut sebelumnya merupakan rawa-rawa tempat resapan air. Tapi lahan resapan itu tak ada lagi sehingga air meluap dan tumpah ke rumah-rumah orang.

Dia memaklumi ada pemasukan pajak bagi Pemprov DKI Jakarta dengan pembangunan mal. Tapi rakyat akhirnya mengeluarkan ongkos lebih banyak akibat banjir yang mereka derita.

"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," katanya dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (26/2/2021).

Beberapa tahun lalu, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok pun pernah mengkritik pembangunan mal di kawasan tersebut. Kala itu, Ahok mengaku sudah menegur pihak yang bersangkutan.

"Contoh, Kemang Village itu adalah contoh pembenaran yang total salah," kata Ahok kala memberi sambutan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta 2015 di Hotel Ritz Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/12/2015).

Baca: Sutiyoso Jawab JK Soal Mal di Kemang: Saya Sudah Nggak Ingat

"Saya bicara jujur. Sudah terjadi," lanjutnya.

Ahok menuturkan telah mengimbau para pelaku properti agar memelihara lingkungannya. Namun pihak pengusaha terkadang mencari pembenaran lewat kajian-kajian yang dilakukan sendiri.

Soal mal di Kemang yang dia soroti itu, Ahok menjelaskan sebenarnya tempat itu adalah tempat penampungan air. Namun tetap saja bangunan didirikan di situ.

"Itu adalah tempat penampungan air, lalu dibangun superblok dengan alasan kami akan membuat tampungan air bak di bawah. Kalau hujan, baknya dikosongin nggak? Nggak," tutur Ahok.

Seharusnya, yang melakukan kajian adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun faktanya, praktik-praktik penyimpangan masih juga terjadi.

"Di republik ini, jangankan kajian, semua dasar hukum bisa dikarang. Yang penting bayar. Saya nggak tahu," protes Ahok.

Maka, sebaiknya lokasi lahan dengan kontur rendah seperti itu, yakni tempat air, sebaiknya dijual saja ke Pemprov DKI. Nantinya, kata Ahok, hitung-hitungan jual-beli bisa dilakukan dengan harga appraisal.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jurus Ahok Sehatkan Pertamina