Tumpah Ruah, Massa Anti Kudeta Militer 'Menyemut' di Myanmar
DemO massa anti kudeta Myanmar makin menjadi. Meski total empat tewas akibat tindakan aparat, unjuk rasa akan tetap dilaksanakan kembali.
Demonstran dengan membawa poster melakukan mogok kerja sebagai kecaman dari kudeta yang dilakukan militer Myanmar dan meminya untuk membebaskan pemimpin politik terpilih dan mengembalikan negara tersebut ke pemerintahan sipil di Mandalay, Myanmar Senin (22/2/2021). (AP Photo)
Demonstrasi massa anti kudeta Myanmar makin menjadi. Meski total empat orang tewas akibat tindakan aparat yang menembakkan senjata api, unjuk rasa akan tetap dilaksanakan kembali. (AP Photo)
Pengunjuk rasa anti-kudeta juga melakukan treatrikal yang menggambarkan penderitaan pegawai negeri yang dipaksa bekerja di bawah todongan senjata oleh junta militer. (AP Photo)
Demo tersebut diikuti oleh ribuan warga yang mengakibatkan lumpuhnya transportasi di kawasan persimpangan dekat Pagoda Sule di pusat kota Yangon, Myanmar. (AP Photos)
Para penentang kudeta menyerukan mogok masal dan meminta lebih banyak warga yang datang menghadiri demo. (AP Photos)
Padahal Minggu (21/2/2021) malam, aparat telah mengancam akan ada konfrontasi yang dapat menelan korban jiwa lagi jika warga tetap kembali turun ke jalan. (AP Photo)
Unjuk rasa di tanggal 22 ini juga dianggap penting. Karena paduan tanggal 22, bulan dua, dan tahun 2021 dianggap sebagai tanggal baik. Bahkan massa membandingkannya dengan demonstrasi pada 8 Agustus 1988. Saat itu, protes anti-militer juga dilakukan dan berakhir dengan penumpasan oleh aparat. (AP Photo)
Warga Yangon dan kota-kota di Myanmar menggambarkan kondisi tiga pekan setelah kudeta tak ubahnya sebuah 'zona perang'. Sejumlah akses jalan menuju kantor kedutaan asing, termasuk kedubes AS di Myanmar diblokir pada Senin. (AP Photos)
Tiga pekan setelah menggulingkan kekuasaan, junta militer gagal menghentikan unjuk rasa yang berlangsung setiap hari, termasuk gagal menghentikan seruan gerakan pembangkangan sipil sebagai bentuk protes terhadap kudeta 1 Februari dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. (AP Photo)
as a preferred
source on Google