Insan Pers Dapat Insentif Saat Pandemi? Ini Penjelasan Jokowi

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
09 February 2021 12:28
Presiden Jokowi menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 secara virtual , di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/02/21) pagi. (Twitter/@setkabgoid)
Foto: Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/02/21) pagi. (Twitter/@setkabgoid)

Jakarta, CNBC Indonesia - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menjanjikan insentif bagi kalangan industri media.

Hal tersebut dikemukakan Ketua PWI Pusat Atal Depari di depan Presiden Jokowi dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Bapak Presiden mohon dengan sangat agar insentif ekonomi untuk industri pers yang pernah dijanjikan dapat benar-benar segera diwujudkan," kata Atal, Selasa (9/2/2021).

Ia mengatakan industri media saat ini terdampak akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi. Situasi pandemi, telah membuat performa industri media menurun tajam.

"Ada perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawan, tak sedikit media gulung tikar," katanya.



Menjawab permintaan tersebut, Jokowi memahami industri pers selama pandemi mengalami persoalan serius dan tidak mudah. Namun, pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai insentif bagi industri media.

"Pemerintah berusaha meringankan industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung pemerintah ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong nanti diikuti dan dikawal dengan Menkeu," kata Jokowi.

"Juga di industri media disajikan pengurangan PPh Badan, pembebasan PPh impor, dan percepatan restitusi," lanjutnya.

Terlepas dari itu, Jokowi memang mengakui insentif yang diberikan kepada industri media tidak seberapa. Namun, kepala negara mengakui beban fiskal pemerintah saat ini cukup berat.

"Keringanan dan kemudahan kepada industri media memang tidak seberapa. Saya tahu. Beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat, sangat berat. Mengatasi masalah kesehatan, juga menggerekkan ekonomi tatkala sektor swasta alami perlambatan signiifikkan," katanya.


(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Top Pak Jokowi! 5.000 Insan Pers Divaksinasi Akhir Bulan Ini

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular